Bareskrim Polri Tindak Tegas Produsen Beras Fortifikasi Palsu, Ancaman Denda Rp2 Miliar Menanti
Inforiau – 21 Oktober 2026 | Bareskrim Ancam Produsen Beras Fortifikasi Palsu dengan Denda Rp2 Miliar menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik curang yang merugikan konsumen. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan pemalsuan produk beras fortifikasi yang dilakukan oleh PT DTA. Perusahaan tersebut dilaporkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) karena produknya diduga tidak memenuhi standar fortifikasi yang telah ditetapkan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum. “Kami menerapkan ketentuan perlindungan konsumen karena ada indikasi pelanggaran yang merugikan masyarakat,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di kantor Bareskrim Polri, Rabu (21/10/2026).
Ancaman hukuman bagi produsen yang terbukti bersalah tidak main-main. Selain pidana penjara maksimal lima tahun, pelaku juga dapat dikenai denda hingga Rp2 miliar. Bareskrim Ancam Produsen Beras Fortifikasi Palsu dengan Denda Rp2 Miliar ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha lain yang mencoba mengambil celah.
Kasus ini bermula dari laporan Bapanas yang menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang tidak sesuai standar. Fortifikasi sendiri merupakan proses penambahan zat gizi tertentu, seperti vitamin dan mineral, ke dalam beras untuk meningkatkan nilai gizi. Jika produsen mengklaim produknya telah difortifikasi tetapi kenyataannya tidak, maka konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan asupan gizi yang dijanjikan.
Penyidik Bareskrim Polri saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. PT DTA belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Namun, pihak kepolisian memastikan akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke meja hijau.
Pengamat perlindungan konsumen menilai langkah Bareskrim sudah tepat. Menurutnya, praktik pemalsuan pangan tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten.
Bareskrim Ancam Produsen Beras Fortifikasi Palsu dengan Denda Rp2 Miliar juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar mematuhi regulasi. Pemerintah melalui Bapanas terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar. Konsumen diimbau untuk lebih teliti dalam memilih produk beras fortifikasi, misalnya dengan memeriksa label dan izin edar.
Berikut rincian ancaman hukuman bagi produsen beras fortifikasi palsu:
- Pidana penjara maksimal 5 tahun
- Denda hingga Rp2 miliar
- Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak dalam PT DTA. Polisi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring dengan perkembangan penyelidikan.
Dengan adanya ancaman tegas ini, Bareskrim Ancam Produsen Beras Fortifikasi Palsu dengan Denda Rp2 Miliar diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar. Kasus ini juga menjadi momentum bagi penguatan pengawasan pangan nasional.
Sebagai kesimpulan, langkah Bareskrim Polri dalam menindak produsen beras fortifikasi palsu merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap konsumen. Ancaman denda Rp2 miliar dan pidana penjara lima tahun menjadi sinyal bahwa praktik curang tidak akan ditoleransi. Masyarakat pun diharapkan lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan produk yang mencurigakan.
About the Author
