Bantuan Langsung Tunai Rp900 Ribu Segera Cair, Cek Link Resmi dan Waspadai Hoaks
Inforiau – 21 Oktober 2026 | Pemerintah terus mematangkan skema penyaluran bantuan langsung tunai menjelang akhir tahun 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Melalui sistem baru ini, penyaluran bantuan sosial hingga subsidi akan ditransfer secara langsung kepada penerima manfaat.
“Tadi kami melaporkan mengenai program Perlinsos digital yang akan diluncurkan oleh Presiden pada 10 November mendatang,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Menurutnya, penerapan Perlinsos digital bertujuan agar penyaluran bantuan lebih presisi dan tepat sasaran. “Bantuan sosial dari pemerintah nantinya diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pada akhirnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi berbasis produk,” tegasnya.
Anggota DEN M. Firman Hidayat menambahkan bahwa uji coba Perlinsos digital telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 775 ribu agen Perlinsos dikerahkan untuk mendata warga yang membutuhkan bantuan. “Per hari ini, sudah ada 11,5 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi Perlinsos,” kata Firman. DEN juga mencatat lebih dari 600 ribu pendaftar mengakses portal Perlinsos setiap harinya.
Berdasarkan hasil uji coba di Bali, penggunaan sistem digital ini terbukti efektif meningkatkan ketepatan sasaran bantuan langsung tunai. “Dengan Perlinsos digital, exclusion error dapat diturunkan sebesar 24,1%, sedangkan inclusion error berkurang 4,1%. Artinya, digitalisasi ini mampu membuat proses penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bantuan Perlinsos membutuhkan integrasi data dari berbagai instansi secara akurat. Data yang diintegrasikan mencakup informasi kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kepemilikan kendaraan dari Kepolisian RI, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Di sisi lain, pekerja juga menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, berdasarkan informasi per 16 Oktober 2026, laman resmi BSU Kemnaker masih menampilkan informasi program 2025. Pekerja perlu menunggu pembaruan resmi untuk memastikan jadwal pencairan, persyaratan, dan mekanisme pengecekan penerima BSU 2026.
Pekerja dapat memantau informasi terbaru mengenai BSU melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di alamat https://bsu.kemnaker.go.id/. Selain situs tersebut, pekerja dapat memeriksa informasi kepesertaan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan di https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau aplikasi JMO. Pengecekan penerima BSU pada program sebelumnya dilakukan melalui portal resmi Kemnaker dengan menggunakan NIK.
Namun, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bantuan langsung tunai. Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim link pendaftaran BLT Kesra 2026 tahap lima Rp900 ribu yang beredar di Facebook pada 12 Oktober 2026. Unggahan tersebut disertai link yang jika diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor Telegram aktif. Klaim tersebut terbukti hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Masyarakat diminta untuk selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada tautan pendaftaran dari sumber tidak dikenal. Pastikan alamat situs yang dibuka benar dan hindari memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai melalui sistem digital akan lebih transparan dan akuntabel.
Dengan peluncuran Perlinsos digital pada 10 November 2026 mendatang, diharapkan penyaluran bantuan sosial dan subsidi dapat berjalan lebih efisien. Masyarakat diharapkan proaktif memantau informasi resmi dan tidak terpengaruh oleh kabar bohong yang meresahkan. Digitalisasi ini menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
About the Author
