Menko Bahlil Bidik PNBP Sektor Minerba Tembus Rp165 Triliun pada 2026, Ini Strateginya
Inforiau – 03 November 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) dapat menembus angka Rp165 triliun pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan. Menko Bahlil bidik PNBP sektor minerba tembus Rp165 triliun pada 2026 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan dan meningkatkan nilai tambah komoditas tambang.
Target tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, capaian PNBP minerba tahun ini menjadi acuan untuk menetapkan target yang lebih ambisius. “Kita melihat potensi yang masih besar, terutama dari hilirisasi dan perbaikan tata kelola. Tahun 2026 harus lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Pemerintah mencatat bahwa realisasi PNBP minerba pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global, penurunan permintaan dari negara mitra dagang, serta persoalan perizinan dan kepatuhan perusahaan tambang. Oleh karena itu, strategi yang akan ditempuh tidak hanya mengandalkan volume produksi, tetapi juga peningkatan nilai tambah melalui smelter dan industri pengolahan dalam negeri.
Strategi Peningkatan PNBP Minerba
Ada beberapa langkah yang akan dijalankan untuk mengejar target tersebut. Pertama, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah akan memastikan kewajiban royalti dan pajak dibayar tepat waktu. Kedua, percepatan pembangunan smelter untuk komoditas nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Ketiga, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Keempat, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran PNBP untuk mengurangi kebocoran.
Menko Bahlil bidik PNBP sektor minerba tembus Rp165 triliun pada 2026 juga sejalan dengan program hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden. Hilirisasi diyakini mampu mendorong penerimaan negara karena produk olahan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Selain itu, hilirisasi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer.
Dalam rapat tersebut, Kementerian ESDM memaparkan proyeksi penerimaan dari berbagai komoditas. Berikut rincian perkiraan kontribusi PNBP minerba tahun 2026:
| Komoditas | Perkiraan Kontribusi (Rp Triliun) |
|---|---|
| Batu bara | 85 |
| Nikel | 35 |
| Tembaga | 20 |
| Emas dan perak | 15 |
| Timah dan bauksit | 10 |
Angka tersebut masih bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan perkembangan harga pasar serta kebijakan fiskal. Pemerintah juga akan memperhitungkan potensi penerimaan dari denda dan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan.
Dukungan dan Tantangan
Pengamat energi menilai target Rp165 triliun cukup realistis asalkan ada perbaikan tata kelola. Namun, mereka mengingatkan risiko penurunan harga batu bara dan nikel akibat perlambatan ekonomi global. Selain itu, transisi energi menuju sumber terbarukan dapat menekan permintaan batu bara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi dan diversifikasi produk.
Menko Bahlil bidik PNBP sektor minerba tembus Rp165 triliun pada 2026 juga mendapat dukungan dari asosiasi pengusaha tambang. Mereka berharap kebijakan yang diterapkan tidak tumpang tindih dan memberikan kepastian usaha. “Kami siap berkontribusi, asalkan regulasi konsisten dan insentif untuk hilirisasi jelas,” kata seorang perwakilan asosiasi.
Pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap triwulan. Jika realisasi meleset, akan ada langkah korektif seperti intensifikasi penagihan dan penyesuaian target. Bahlil menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan.
Dengan target yang ambisius ini, sektor minerba diharapkan tetap menjadi penyumbang utama PNBP. Keberhasilan mencapai Rp165 triliun pada 2026 akan memperkuat fondasi fiskal negara dan mendukung pembangunan nasional. Menko Bahlil bidik PNBP sektor minerba tembus Rp165 triliun pada 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagai penutup, pencapaian target ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengawasan yang ketat, iklim investasi yang kondusif, serta percepatan hilirisasi akan menentukan apakah angka Rp165 triliun dapat direalisasikan. Semua pihak berharap agar sektor minerba terus memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.
