Inforiau – 02 November 2026 | Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi tahunan Oktober 2026 capai 3 23 persen pangan jadi pendorong utama kenaikan harga secara umum. Angka ini menunjukkan percepatan dibandingkan bulan sebelumnya, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap laju inflasi. Kenaikan harga beras, cabai, bawang, dan komoditas hortikultura lainnya menjadi penyebab utama tekanan inflasi di akhir tahun.
Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan laju 5,12 persen secara tahunan. Disusul oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,45 persen, serta kelompok transportasi sebesar 2,10 persen. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi tipis 0,15 persen.
Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi
BPS merinci beberapa komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan, antara lain:
- Beras: andil inflasi 0,35 persen
- Cabai merah: andil 0,22 persen
- Bawang merah: andil 0,18 persen
- Telur ayam ras: andil 0,12 persen
- Daging ayam ras: andil 0,10 persen
Kenaikan harga beras dipicu oleh berkurangnya pasokan akibat musim kemarau panjang yang mempengaruhi hasil panen di beberapa sentra produksi. Sementara cabai dan bawang merah mengalami lonjakan harga akibat gangguan distribusi dan cuaca ekstrem.
Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat
Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Wijaya, menilai bahwa inflasi tahunan Oktober 2026 capai 3 23 persen pangan jadi pendorong perlu menjadi perhatian serius karena kelompok pangan memiliki bobot besar dalam keranjang konsumsi masyarakat berpendapatan rendah. “Jika tidak dikendalikan, inflasi pangan dapat menggerus daya beli dan meningkatkan kemiskinan,” ujarnya saat dihubungi.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai upaya stabilisasi harga, seperti operasi pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah, dan insentif bagi petani. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi mengingat masih tingginya harga di tingkat eceran.
Respons Bank Indonesia dan Pemerintah
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus memantau perkembangan inflasi dan mengambil langkah kebijakan moneter yang diperlukan. Gubernur BI menegaskan bahwa suku bunga acuan akan disesuaikan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Sementara itu, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang akhir tahun.
Pengamat ekonomi memperkirakan bahwa inflasi tahunan Oktober 2026 capai 3 23 persen pangan jadi pendorong akan menjadi sinyal bagi pemerintah untuk lebih serius menangani sektor pangan, termasuk memperbaiki infrastruktur pertanian dan rantai distribusi.
Perbandingan dengan Negara Lain
Secara regional, inflasi Indonesia masih tergolong moderat. Filipina mencatat inflasi 4,1 persen, Vietnam 3,8 persen, dan Malaysia 2,5 persen. Namun, ketergantungan pada impor pangan membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global. Oleh karena itu, diversifikasi pangan dan penguatan produksi domestik menjadi kunci.
Proyeksi ke Depan
BPS memperkirakan inflasi hingga akhir tahun 2026 akan berada di kisaran 3,2-3,5 persen, dengan risiko kenaikan jika terjadi gangguan pasokan pangan. Pemerintah menargetkan inflasi tahun 2027 sebesar 2,5-3,5 persen. Untuk mencapainya, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral harus diperkuat.
Dengan demikian, inflasi tahunan Oktober 2026 capai 3 23 persen pangan jadi pendorong menjadi cerminan bahwa sektor pangan masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Ke depan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, inflasi tahunan Oktober 2026 capai 3 23 persen pangan jadi pendorong memberikan gambaran bahwa perekonomian nasional masih menghadapi tekanan harga, terutama dari kelompok pangan. Meskipun demikian, dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang solid, inflasi dapat dikendalikan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat diharapkan tetap bijak dalam mengelola keuangan dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan bersama.
