RAPBD Murni 2027: DPRD Riau Belum Temukan Alokasi Anggaran untuk Lembaga Vertikal
Inforiau – 05 November 2026 | Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni 2027 di DPRD Riau kembali menyoroti isu sensitif terkait alokasi dana untuk lembaga vertikal. Wakil Ketua DPRD Riau, H Budiman Lubis SH, menyatakan bahwa sejauh ini belum terlihat adanya anggaran khusus untuk instansi vertikal dalam pembahasan tahun fiskal mendatang.
Meski demikian, Budiman menekankan bahwa pemberian bantuan anggaran kepada lembaga vertikal pada dasarnya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penyaluran dana harus mengikuti mekanisme yang ketat, termasuk memperoleh persetujuan dari pimpinan pusat masing-masing instansi, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun instansi lainnya.
Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi penting mengingat konteks historis, di mana APBD 2026 mengalokasikan Rp133 miliar untuk sejumlah instansi vertikal yang kemudian menuai berbagai kritik publik.
Budiman menilai bahwa bantuan untuk fasilitas pelayanan publik yang dikelola instansi vertikal, khususnya rumah sakit TNI dan Polri, masih layak dipertimbangkan. Dia mengambil contoh Rumah Sakit Bhayangkara yang juga memberikan layanan kepada masyarakat umum. Alasannya, Riau saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan yang signifikan.
Persoalan tersebut terlihat dari sulitnya masyarakat pengguna BPJS mendapatkan ruang perawatan intensif seperti ICU. Rumah sakit daerah sering kali penuh, sementara beberapa rumah sakit swasta belum melayani BPJS, menciptakan kesenjangan akses layanan kesehatan yang serius.
Namun, Budiman memberikan catatan penting bahwa setiap rupiah dari APBD harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik. Bantuan kepada instansi vertikal tidak boleh hanya memenuhi kebutuhan internal atau membangun fasilitas yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat luas.
DPRD Riau masih terus mengkaji setiap usulan bantuan dalam pembahasan RAPBD Murni 2027. Setiap pengajuan akan ditelaah secara menyeluruh, mulai dari aspek administrasi, mekanisme persetujuan, hingga dampak dan manfaat sosial ekonominya. Keputusan final belum diambil, dan proses pembahasan masih berlanjut dengan cermat.
Situasi ini mencerminkan dilema kebijakan fiskal yang dihadapi Riau. Di satu sisi, terdapat kebutuhan nyata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui fasilitas kesehatan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah harus diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, pelayanan dasar, dan kebutuhan mendesak masyarakat lainnya. Publik menantikan keputusan DPRD yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dalam RAPBD Murni 2027.
About the Author
