Penyadapan Negara di Pusat Kekuasaan: Cermin dari Kaca Benggala, Kacamata Kuda, dan Dinding-Dinding Bertelinga

Inforiau – 09 November 2026 | Kaca Benggala Kacamata Kuda dan Dinding-Dinding Bertelinga menjadi lensa untuk membaca dugaan penyalahgunaan teknologi lawful interception di Indonesia pada pengujung 2026. Alat yang semestinya melayani penegakan hukum dan keamanan negara itu diduga dipakai untuk memantau lingkaran kekuasaan. Sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan pucuk pimpinan penegak hukum, disebut terlibat dalam dugaan persekongkolan internal yang mengarah pada indikasi makar.

Pola ini mengingatkan pada Turki 2014. Pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan diguncang kebocoran rekaman percakapan yang terkait dugaan korupsi. Erdoğan menuding jaringan Fethullah Gülen atau Hizmet sebagai dalang. Pemerintah lalu menyebut jaringan itu parallel state karena dituduh menanam pengaruh di kepolisian, kejaksaan, birokrasi, dan media. Responsnya berupa pemecatan, penahanan, serta penataan ulang aparat negara secara besar-besaran.

Perbandingan tidak bisa disamakan langsung. Kasus Turki berakar pada organisasi jaringan yang panjang, sedangkan dugaan di Indonesia lebih dekat pada persaingan elite dan fragmentasi loyalitas. Namun, keduanya memperlihatkan ancaman yang datang dari dalam: insider threat. Individu atau kelompok yang punya akses sah justru memakai kewenangannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan mandat institusi.

Negara modern dibangun lewat birokrasi, regulasi, pembagian kewenangan, dan pengawasan. Semuanya tetap dijalankan manusia yang memiliki kepentingan, hubungan patron-klien, dan ambisi. Karena itu, teknologi canggih tidak cukup. Tanpa kontrol dan akuntabilitas, penyadapan negara bisa berubah menjadi alat mengumpulkan informasi, menekan pihak lain, atau memperkuat posisi kelompok. Persoalannya bukan lagi pelanggaran teknis, melainkan penyimpangan kewenangan yang menggerus prinsip negara hukum.

Penyelesaiannya perlu ditempuh melalui beberapa langkah:

Penguatan judicial oversight atau pengawasan yudisial independen agar penggunaan penyadapan memiliki dasar hukum, tujuan jelas, batas kewenangan, serta otorisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan berlapis melalui audit, pencatatan akses, evaluasi berkala, dan pemeriksaan independen.
Meritokrasi dalam penempatan pejabat strategis supaya kedekatan personal dan afiliasi kelompok tidak mendominasi.
Penegasan loyalitas institusional: aparat tunduk kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu atau patron politik.

Negara yang kuat bukan negara yang mampu menyadap semua orang, melainkan negara yang memastikan kewenangan pengawasan digunakan secara sah, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika institusi kehilangan saling percaya, teknologi pengawasan justru menjadi sumber ketidakamanan yang diciptakan negara sendiri. Itulah pelajaran utama dari kaca benggala, kacamata kuda, dan dinding-dinding bertelinga. (Editor: Abuzar Samad)