MUI Resmi Fatwakan Vape Haram, Produksi hingga Penjualan Dilarang

Inforiau – 10 November 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ini tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik. Keputusan ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI menegaskan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan menjadi jalan masuk (sadd al-dzariah) bagi peredaran narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lain.

Dalam fatwa itu, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat berbasis baterai atau daya listrik yang memanaskan campuran nikotin, perasa, dan gliserin menjadi aerosol untuk dihirup. Nikotin disebut sebagai alkaloid yang bersifat adiktif dan dapat mengganggu sistem saraf. Karena itu, MUI tidak hanya melarang pemakaian, tetapi juga memproduksi dan memperjualbelikan vape.

MUI merilis 12 poin rekomendasi strategis. Beberapa di antaranya:

Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya.
Pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengendalikan peredaran rokok elektrik.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan berdasarkan perlindungan kesehatan masyarakat.
BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape serta berkoordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi perizinan yang ada.

Perjalanan vape di Indonesia sendiri telah berlangsung lebih dari satu dekade. Perangkat ini mulai dikenal sekitar 2010–2012, lalu popularitasnya meningkat pada 2013–2017 seiring munculnya komunitas, toko, dan produsen liquid lokal. Kini, fatwa MUI menjadi babak baru yang menempatkan vape sebagai produk yang dilarang dalam pandangan syariat dan berisiko bagi kesehatan publik.

Dengan fatwa ini, MUI berharap pemerintah dan aparat hukum bergerak cepat menutup celah peredaran vape, terutama yang disalahgunakan untuk zat terlarang. Perlindungan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan generasi muda menjadi alasan utama di balik kebijakan tersebut.

Editor: Sukri Mustakim