Polemik Ijazah Gibran Memanas, DPR Didorong Tindak Lanjuti Putusan MA

Inforiau – 10 November 2026 | Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan kasasi itu membuat sejumlah partai politik mendesak DPR menindaklanjuti secara politik dan hukum, sementara pendukung Gibran meminta ruang klarifikasi dibuka lebih dulu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai hak menyatakan pendapat DPR sebagai pilihan paling rasional. Menurutnya, aspirasi itu muncul karena persoalan bukan hanya soal dokumen pendidikan, tetapi juga rangkaian putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, perubahan PKPU, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan saat pencalonan Gibran. PDIP mengaku terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

PKS menegaskan DPR wajib menindaklanjuti putusan MK dan MA. Anggota DPR dari PKS, Mardani, menyebut keputusan pengadilan sudah jelas dan proses politik merupakan bagian dari good governance. Namun, ia menegaskan keputusan mundur atau tidak tetap berada pada Gibran.

Tekanan juga datang dari PAN, PKB, dan Nasdem. Ketua Fraksi PAN Syarifuddin Sudding mendorong Gibran mundur secara sukarela; jika tidak, DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya. PKB menyebut aspirasi Gen Z agar Gibran legowo melepas jabatan. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan pemakzulan bisa ditempuh bila seluruh syarat konstitusional terpenuhi.

Di sisi lain, PSI meminta publik tidak buru-buru menuntut pemakzulan. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Bestari, menilai Gibran perlu diberi kesempatan mengklarifikasi langsung polemik ijazah tersebut. Menurutnya, tahapan konstitusional harus dilalui sebelum wacana pemakzulan bergulir.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan segera memproses usulan menindaklanjuti putusan MA. Jika Gibran benar-benar mundur, mekanisme penggantian wakil presiden akan mengikuti aturan konstitusi dan keputusan partai politik pengusung. Hingga kini, Gibran belum memberi pernyataan resmi mengenai desakan tersebut.

Dinamika ini menunjukkan polemik ijazah Gibran telah berkembang menjadi ujian bagi DPR dalam menyeimbangkan tekanan publik, putusan pengadilan, dan proses politik yang konstitusional. Langkah DPR akan menjadi penentu arah penyelesaian tanpa mengabaikan prinsip good governance.

Editor: Sukri Mustakim