Kades Lamongan Buka Suara Usai Digerebek Bersama Polisi di Hotel Batu
Inforiau – 10 November 2026 | Kabar dugaan perselingkuhan yang menyeret kades lamongan berinisial AE bersama oknum anggota Polri berinisial IGS terus menjadi perhatian. Keduanya digerebek di sebuah kamar hotel bintang lima di Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 01.30 WIB. Penggerebekan dilakukan setelah istri sah anggota polisi yang bertugas di Polsek Gunung Anyar, Surabaya, itu melapor ke Polres Batu.
Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa menyatakan laporan tersebut ditindaklanjuti petugas piket yang langsung menuju lokasi. Di dalam kamar, petugas mengamankan IGS dan AE. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Batu untuk pemeriksaan. Kasus ini ditangani Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO), dengan dukungan Seksi Propam untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.
Kasat PPA-PPO Polres Batu AKP Tri Nawang Sari menyebut penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain selimut, pakaian, seprei, handuk, dan satu unit mobil Toyota Kijang Innova hitam bernomor polisi L 1050 CXC. Mobil itu diketahui milik kades tersebut. Polisi menegaskan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan tanpa memandang status terlapor.
AE, yang dikenal sebagai Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, belum memberikan penjelasan rinci. Saat dikonfirmasi, ia beralasan sedang menerima banyak tamu dan meminta waktu untuk memberikan keterangan pada Selasa (10/11/2026). AE mengaku telah menunjuk pengacara, tetapi belum menyebut identitasnya.
Camat Sukorame Harwa Yutomo mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi. Informasi dugaan penggerebekan itu baru diketahui dari media sosial. Menurutnya, kecamatan akan berkoordinasi dengan instansi terkait jika laporan resmi diterima, termasuk mempertimbangkan pembentukan tim klarifikasi.
Hingga kini, penyidik masih mendalami fakta dan alat bukti. Publik diminta tidak berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa proses hukum dan pemeriksaan etik harus berjalan objektif, terutama karena melibatkan pejabat desa dan anggota kepolisian.
Editor: Sukri Mustakim
