Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Megawati Singgung Penggantian Kapolri

Inforiau – 10 November 2026 | Jakarta – Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. LSP merujuk pada mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo. Ia disebut ditahan di Rutan Mabes Polri bersama dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka itu mencuatkan kembali rekam jejak Listyo. Pria kelahiran Ambon, 5 Mei 1969, ini merupakan lulusan Akpol 1991. Kariernya dimulai dari sejumlah jabatan kewilayahan di Jawa Tengah, seperti Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolresta Solo pada 2011. Setelah itu, ia bertugas di Bareskrim Polri, menjadi Dirreskrimum Polda Sulawesi Tenggara, ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014, Kapolda Banten, Kadiv Propam, Kabareskrim pada 2019, hingga Kapolri ke-25 selama lebih dari lima tahun. Pada 1 Oktober 2026, ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Listyo tumbuh dari keluarga militer sederhana. Ayahnya, Sutrisno, pensiunan TNI Angkatan Udara berpangkat mayor, dan ibunya, Hendrina Hitijahubessy. Ia menikah dengan Juliati Sapta Dewi Magdalena atau Diana Listyo dan dikaruniai tiga anak.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ikut menanggapi kasus ini dalam pidato kebangsaan 9 November 2026. Ia mengaku pernah menyerukan agar Listyo diganti sebagai Kapolri dan menegaskan tidak memiliki rasa benci atau iri. Megawati juga menyatakan tidak lagi memegang telepon seluler dan mengklaim sebagai salah satu pihak yang disadap. “Satyam eva jayate,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya keberanian menyatakan kebenaran.

Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut pejabat tinggi negara dan institusi kepolisian. Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Dengan demikian, penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Editor: Abuzar Samad