Ijazah Palsu Jadi Sorotan: Polisi Bongkar Praktik di Koja, Jokowi Tunjukkan Dokumen Asli

Inforiau – 10 November 2026 | Isu ijazah kembali mencuat dalam sepekan terakhir. Dari penggerebekan rumah produksi dokumen palsu di Koja, Jakarta Utara, hingga persidangan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, topik ini menyita perhatian publik dan menegaskan pentingnya verifikasi dokumen resmi.

Kepolisian Sektor Koja mengungkap praktik pemalsuan dokumen negara berupa SIM, KTP, hingga ijazah di sebuah rumah di Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu, Tugu Selatan. Penggerebekan dilakukan Minggu (8/11/2026) dini hari setelah laporan warga. Enam pria diamankan saat memproduksi dokumen palsu. Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto menyatakan penyelidikan masih berjalan dan dikoordinasikan dengan Polres Metro Jakarta Utara. Para pelaku mengaku beroperasi dua bulan terakhir dan memasarkan jasa melalui media sosial dengan tarif Rp200 ribu hingga Rp1,4 juta, tergantung jenis dokumen.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa. Ia memperlihatkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S-1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi mempertanyakan logika pihak yang menyimpulkan ijazahnya palsu tanpa pernah melihat dokumen asli. “Wong melihat ijazah aslinya aja belum pernah kok sudah bisa menyimpulkan ijazah palsu, gimana,” ujarnya. Ia mengaku merasa dihina dan dirugikan karena nama baiknya tercemar. Jokowi mengutip survei bahwa 18 persen masyarakat percaya tuduhan itu, setara sekitar 34 juta orang.

Jaksa mendakwa Roy Suryo menyebarkan informasi tidak benar soal ijazah Jokowi. Dakwaan memakai Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Meski Jokowi menunjukkan dokumen asli, Roy Suryo disebut tetap tidak percaya. Persidangan berlangsung dari pagi hingga malam.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen belum menentukan langkah resmi soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR belum memasuki masa sidang dan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Aspirasi anggota dewan baru dibahas informal lintas fraksi.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan dua sisi persoalan ijazah: pemalsuan dokumen yang dijual bebas, dan sengketa hukum atas tuduhan yang menyeret nama publik. Masyarakat perlu cermat, sementara aparat dituntut menindak produsen dokumen palsu dan proses hukum berjalan objektif. Editor: Sukri Mustakim