Desakan Gibran Mundur Menguat, DPR Siap Bahas Opsi Pemakzulan
Inforiau – 10 November 2026 | Desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden menguat menjelang masa sidang DPR, Selasa (10/11/2026). PDIP, PKS, PKB, PAN, dan NasDem membuka jalan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR jika Gibran Rakabuming Raka tidak melepaskan jabatannya. PSI meminta ruang klarifikasi diberikan lebih dulu.
PDIP melalui Andreas Hugo Pareira menegaskan, opsi yang berkembang adalah Gibran mundur atau dimakzulkan DPR. Ia menilai Gibran dan pendukungnya selama ini bersikeras soal kepemilikan ijazah. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA saat pencalonan Gibran. PDIP mengaku terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.
PKS meminta Gibran mundur setelah putusan MA dan pertimbangan MK terkait dokumen pendidikannya. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut HMP sebagai pilihan paling relevan jika Gibran tidak mundur. PKB melalui Muhammad Khozin menyatakan sedang memfinalisasi opsi HMP dengan mengutamakan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. PAN mendorong langkah politik melalui HMP bila Gibran tidak mundur, sedangkan NasDem menilai pemakzulan dapat ditempuh jika seluruh syarat konstitusional terpenuhi.
Di parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Pembahasan masih informal antarfraksi dan DPR menunggu salinan resmi putusan. DPR dijadwalkan menggelar paripurna Rabu pagi untuk membahas putusan tersebut. Sumber di pemerintahan menyebut isu Gibran mundur Rabu sore jika DPR menyatakan memulai proses pemakzulan.
Tekanan juga datang dari internal pendukung. Tiga kader utama PSI—Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka—mengundurkan diri dari partai. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menerima pengunduran diri itu. Menurut sumber, langkah tersebut menjadi tekanan psikologis bagi Gibran. Politikus PSI Bestari Barus menilai klarifikasi Gibran belum diberikan, sehingga desakan mundur terkesan terburu-buru. Ia mengingatkan pemakzulan harus melalui tahapan konstitusional.
Dinamika ini menunjukkan polemik dokumen pendidikan Gibran telah berubah menjadi uji politik bagi koalisi dan DPR. Jika desakan berlanjut, HMP dan mekanisme konstitusional menjadi jalur yang kemungkinan ditempuh. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada sikap fraksi-fraksi di DPR dan apakah Gibran memilih bertahan atau mundur.
Editor: Alwira Fanzary
About the Author
