Kalender 2027 Lengkap: 18 Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama, Ada Libur Panjang 8–15 Maret
Inforiau – 10 November 2026 | Pemerintah telah menetapkan kalender 2027 lengkap dengan tanggal merah dan cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keputusan yang ditandatangani pada 15 September 2026 itu memuat 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama, sehingga totalnya 26 hari libur sepanjang tahun.
SKB bernomor 1205 Tahun 2026, 3 Tahun 2026, dan 2 Tahun 2026 tersebut menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan swasta. Bagi ASN, pelaksanaan cuti bersama mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun perusahaan swasta dapat mengaturnya sesuai kebijakan pimpinan masing-masing. Cuti bersama juga dapat mengurangi hak cuti tahunan sesuai ketentuan unit kerja.
Sejumlah tanggal merah yang perlu dicatat antara lain Jumat, 1 Januari 2027, Tahun Baru Masehi; Selasa, 5 Januari, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW; Sabtu, 6 Februari, Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili; dan Senin, 8 Maret, Hari Suci Nyepi. Rangkaian Idul Fitri pada Maret 2027 berdekatan dengan Nyepi dan akhir pekan, sehingga membentuk periode libur panjang 8–15 Maret.
Libur nasional lain mencakup Wafat Isa Almasih pada 26 Maret, Hari Buruh pada 1 Mei, Kenaikan Isa Almasih pada 6 Mei, Idul Adha pada 17 Mei, Waisak pada 20 Mei, serta Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Pada paruh kedua tahun, jadwal mencakup Tahun Baru Islam pada 27 Juni, Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, Maulid Nabi pada 25 Agustus, dan Natal pada 25 Desember.
Pemerintah juga menetapkan delapan cuti bersama yang mengapit sejumlah hari besar. Selain libur Nyepi–Idul Fitri, long weekend muncul di sekitar Imlek, Paskah, Idul Adha–Waisak, Kemerdekaan RI, dan Natal. Tanggal-tanggal ini berguna untuk mengajukan cuti tahunan, mengatur perjalanan, atau menyiapkan agenda keluarga.
Meski demikian, layanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, transportasi, perbankan, listrik, air minum, telekomunikasi, dan pemadam kebakaran tetap wajib menjaga operasional. Unit kerja diminta mengatur penugasan pegawai selama periode libur agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Dengan rincian resmi ini, masyarakat dapat menyusun rencana sejak awal tahun. Penetapan 18 libur nasional dan 8 cuti bersama memberi kepastian jadwal sekaligus ruang bagi pemerintah dan perusahaan untuk menjaga produktivitas. Untuk hari besar keagamaan, masyarakat disarankan memantau pengumuman resmi menjelang pelaksanaan, terutama yang penetapannya menunggu sidang isbat.
Editor: Ahmad Syafwan
