Cara Pengkinian Data BSU 2026 Rp900.000 dan Aturan Ketenagakerjaan Terbaru

Inforiau – 10 November 2026 | Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan untuk menjaga daya beli pekerja. Bantuan senilai Rp900.000 diberikan sekaligus, hasil akumulasi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan pada kuartal IV 2026. Sebelum pencairan, calon penerima wajib melakukan pengkinian data melalui portal bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id agar verifikasi berjalan lancar.

Pengkinian data bukan jaminan seseorang ditetapkan sebagai penerima. Pemerintah tetap memverifikasi status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, besaran upah, dan kriteria lain. Pekerja dapat mengecek status melalui laman Kemnaker, situs BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), atau Pospay. Jika laman Kemnaker sulit diakses, kanal BPJS dan JMO menjadi alternatif. Siapkan NIK dan data pribadi sesuai petunjuk.

Syarat penerima meliputi WNI dengan NIK, terdaftar sebagai peserta aktif kategori penerima upah hingga Agustus 2026, dan memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Jika upah minimum daerah di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMP/UMK setempat. Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pengecekan dan pencairan, tetapi penyaluran dijadwalkan pada November hingga Desember 2026.

Di sisi lain, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat hak pekerja. Aturan itu menetapkan waktu kerja maksimal 40 jam per minggu, lembur maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu dengan persetujuan pekerja, cuti tahunan minimal 12 hari setelah 12 bulan bekerja, serta kewajiban struktur dan skala upah. Untuk PHK, pengusaha wajib mencegah terlebih dahulu dan menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, kecuali usaha mikro dan kecil. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, pekerja perlu memantau kanal resmi, melengkapi data dengan benar, dan memahami haknya. BSU 2026 membantu meringankan beban, sementara UU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan memperkuat kepastian kerja dan kesejahteraan. Editor: Sukri Mustakim