Jamsostek 2026: Cara Cek BSU Rp900 Ribu di JMO dan Layanan Pinjaman

Inforiau – 10 November 2026 | Program jamsostek yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan melalui skema Jamsostek 2026, seiring pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 bagi sekitar 13,3 juta pekerja pada triwulan IV. Pekerja dapat mengecek status BSU 2026 secara mandiri melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), layanan digital resmi BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, penyiapan bantuan tidak berarti seluruh peserta otomatis menerima BSU. Pekerja perlu memastikan data pribadi dan kepesertaan sudah sesuai.

Melalui JMO, peserta dapat memeriksa eligibilitas BSU bila fitur tersebut tersedia. Akun harus terdaftar dan aktif. Selain itu, JMO memudahkan pengecekan saldo Jaminan Hari Tua (JHT), riwayat pembayaran, pengajuan klaim, hingga kartu digital. Nomor kepesertaan yang sering dicari pekerja bisa dilihat melalui menu Profil Saya, sehingga tidak perlu selalu meminta bantuan HRD.

Alternatif cek saldo dan layanan tambahan

Selain aplikasi, cek saldo JHT dapat dilakukan lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, SMS, WhatsApp, ATM, atau kunjungan langsung ke kantor cabang. Peserta disarankan rutin memantau saldo agar kontribusi pemberi kerja masuk dengan benar dan perencanaan keuangan masa depan lebih matang.

JMO juga dikembangkan untuk layanan pinjaman dan KPR dengan harga yang wajar. Layanan ini bekerja sama dengan bank Himbara dan Bank RAYA. Untuk pinjaman, syaratnya antara lain rekening payroll BRI atau Bank RAYA, gaji minimal Rp3 juta, usia maksimal 55 tahun, masa kerja di atas dua tahun, peserta aktif, plafon Rp500.000 sampai Rp25 juta, tenor hingga 18 bulan, serta bunga 1,24 persen flat per bulan. Untuk KPR, plafon maksimal Rp500 juta dengan tenor maksimal 30 tahun, termasuk pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT.

Sinergi perluasan perlindungan

Di Aceh Tenggara, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab setempat memperkuat sinergi percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Pemerintah daerah mendorong perlindungan minimal 10 tenaga kerja rentan di setiap desa, perangkat desa, BPD, kader desa, PPPK paruh waktu, tenaga kontrak, hingga pekerja proyek konstruksi yang bersumber dari APBD. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tenggara, Syarifah Mirazona, menilai UCJ penting agar pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah mendapat perlindungan aktif.

Dengan berbagai layanan digital dan perluasan cakupan, jamsostek diharapkan makin mudah diakses pekerja. Pengecekan BSU, saldo JHT, nomor kepesertaan, hingga pinjaman dapat dilakukan melalui kanal resmi. Masyarakat tetap perlu berhati-hati dan memastikan informasi hanya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan agar tidak terjebak penipuan.

Editor: Ahmad Syafwan