Upah Minimum 2027 Belum Final, Buruh dan Pengusaha Beda Formula
Inforiau – 10 November 2026 | Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 masih menjadi sorotan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum mengungkap besaran kenaikan, termasuk untuk Jakarta, dan meminta publik menunggu keputusan pemerintah. Ia menyatakan dasar hukum baru pengupahan sudah tersedia dan formula penghitungan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan terbaru.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan kenaikan UMP 2027 memakai formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu. Usulan itu mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Sementara Apindo meminta penetapan upah minimum turut mempertimbangkan produktivitas dan tingkat pengangguran. Apindo juga menyoroti kepastian hari kerja 245-250 hari per tahun, aturan cuti, serta tumpang tindih pesangon dan dana pensiun agar selaras dengan UU P2SK.
Perdebatan ini muncul di tengah perbandingan upah kawasan. UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan masih di bawah upah minimum Malaysia yang setara Rp7,43 juta dan Brunei sekitar Rp6,99 juta untuk sektor tertentu. Thailand dan Filipina menerapkan tarif harian yang bervariasi menurut wilayah dan sektor. Singapura tidak menerapkan upah minimum nasional universal, tetapi memakai Local Qualifying Salary berdasarkan sektor dan kualifikasi.
Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah 2026 bagi pekerja bergaji di bawah Rp3 juta, sementara insentif PPh 21 ditanggung pemerintah berlaku bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan BSU bukan untuk kelas menengah, sedangkan data masih difinalisasi dan akan diverifikasi Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, arah kebijakan upah minimum 2027 belum final. Pemerintah perlu menyeimbangkan perlindungan daya beli pekerja, kepastian berusaha, dan daya saing industri. Kenaikan yang terlampau rendah berisiko menekan kesejahteraan, tetapi kenaikan yang tidak terukur dapat membebani dunia usaha dan lapangan kerja. Editor: Abuzar Samad
About the Author
