Pegasus dan Dugaan Penyadapan Prabowo: Fakta Hukum, Cara Kerja, dan Jejak NSO Group

Inforiau – 10 November 2026 | Jakarta — Nama Pegasus kembali mencuat di ruang publik setelah kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto menyeret sejumlah petinggi Polri. Bareskrim Polri menahan tiga jenderal, termasuk eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dalam perkara yang disebut berkaitan dengan operasi rahasia penyadapan ilegal. Dua petinggi Polri yang turut ditahan adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus saksi.

Kasus ini memiliki benang merah dengan investigasi panjang Suara.com bersama konsorsium IndonesiaLeaks sekitar tiga tahun silam. Investigasi tersebut menelusuri perburuan perangkat spionase mutakhir kelas militer asal Israel, Pegasus. Namun, dalam keterangan resmi penyidik, nama Pegasus tidak disebut sebagai alat yang digunakan dalam perkara terbaru. Penyidik justru menyoroti dugaan penyalahgunaan sistem bernama Lawful Interception Management System atau LIMS.

Fakta Hukum yang Harus Dipisahkan dari Spekulasi

Dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, Bareskrim Polri tidak menyebut Pegasus maupun NSO Group. Yang dijelaskan secara terbuka adalah dugaan penyalahgunaan akses dan prosedur operasional pada LIMS. Sistem ini beroperasi dari sisi jaringan operator telekomunikasi dan digunakan untuk pengelolaan intersepsi legal. Karena itu, menyimpulkan bahwa kasus terbaru pasti menggunakan Pegasus merupakan spekulasi yang belum menjadi fakta hukum.

LIMS dan Pegasus berada di dua dunia yang berbeda. LIMS bekerja pada jaringan operator dan bergantung pada prosedur resmi, sedangkan Pegasus adalah spyware yang menyusup langsung ke ponsel target melalui celah keamanan sistem operasi. Perbedaan ini penting agar publik tidak mencampuradukkan hasil investigasi independen di masa lalu dengan fakta perkara yang sedang diproses penyidik.

Aspek	LIMS	Pegasus
Cara kerja	Pengelolaan intersepsi dari sisi jaringan operator	Menyusup ke perangkat target
Konteks	Fasilitas legal yang harus diikuti prosedur	Spyware komersial kelas militer
Risiko	Penyalahgunaan akses dan prosedur	Pengambilalihan data pribadi secara diam-diam

Jejak Pegasus dan NSO Group

Pegasus merupakan produk NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel. Perangkat lunak ini dirancang untuk menyusup ke ponsel berbasis iOS maupun Android. Beberapa versinya mendukung serangan zero-click, sehingga target tidak perlu mengeklik tautan atau membuka lampiran berbahaya agar perangkat terinfeksi. Setelah masuk, Pegasus dapat mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, dan kamera.

Nama Pegasus menjadi sorotan melalui investigasi The Pegasus Project pada 2021 yang melibatkan Amnesty International dan puluhan organisasi media. Investigasi itu mengungkap dugaan penggunaan spyware untuk menargetkan jurnalis, aktivis, dan sejumlah tokoh publik. Laporan investigasi media Israel juga mencatat bahwa Kepolisian Israel membeli Pegasus pada Desember 2013 dan menggunakannya untuk menyadap warga negaranya sendiri. Sejumlah target dilaporkan mencakup wali kota, pemimpin demonstrasi anti-pemerintah, hingga mantan pegawai perusahaan milik pemerintah.

Dari Sadap Kabel ke Spyware

Teknologi penyadapan berkembang mengikuti perubahan komunikasi. Pada tahap awal, penyadapan bergantung pada akses fisik ke kabel telepon, pemasangan mikrofon tersembunyi, dan perekam analog. Kemudian muncul perangkat seperti IMSI Catcher yang meniru menara seluler untuk mengidentifikasi perangkat di sekitarnya. Setelah itu, sistem intersepsi jaringan dan spyware canggih seperti Pegasus dan Predator mengambil peran yang lebih besar.

Pegasus: spyware NSO Group yang dapat menyusup ke iOS dan Android, termasuk melalui zero-click, lalu mengambil data dari perangkat target.
Predator: spyware konsorsium Intellexa yang menjadi sorotan melalui Predator Files pada 2023 dan diduga digunakan untuk menargetkan jurnalis, aktivis, serta masyarakat sipil.
FinSpy: produk FinFisher yang menyasar Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS serta memiliki kemampuan pemantauan aktivitas perangkat.
Candiru: vendor teknologi pengawasan asal Israel dengan sistem Cyrus yang menyasar komputer, jaringan, dan perangkat mobile. Sejumlah entitas terkait masuk Entity List Amerika Serikat pada November 2021.
StingRay: cell-site simulator yang meniru menara pemancar seluler untuk mengidentifikasi perangkat melalui nomor IMSI dan membantu pelacakan lokasi.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa penyadapan tidak lagi identik dengan akses fisik. Dalam konteks Indonesia, isu Pegasus selalu menarik karena kemampuannya terdengar seperti ancaman tanpa batas. Padahal, dalam perkara hukum, penyidik tetap harus membuktikan alat, prosedur, dan pihak yang terlibat.

Dampak bagi Publik dan Proses Hukum

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menyentuh dua hal sekaligus: kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan perlindungan privasi warga negara. Penggunaan alat intersepsi, apa pun namanya, membutuhkan dasar hukum yang kuat, prosedur yang ketat, serta pengawasan yang transparan. Tanpa itu, risiko penyalahgunaan kewenangan akan selalu terbuka.

Para pihak yang ditahan belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Proses hukum harus berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari tekanan politik. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, tetapi juga perlu menghindari vonis prematur hanya karena nama Pegasus terdengar lebih dramatis dibandingkan istilah teknis seperti LIMS.

Dengan demikian, kasus ini sebaiknya dibaca sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola intersepsi di Indonesia. Pegasus boleh menjadi pintu masuk diskusi tentang ancaman spyware, tetapi fakta hukum perkara terbaru tetap harus dipisahkan dari spekulasi. Transparansi penyidik, penguatan pengawasan, dan perlindungan hak privasi menjadi kunci agar isu penyadapan tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.

Editor: Abuzar Samad