Sugiono Sebut Penyadapan Prabowo Bentuk Insubordinasi, Minta Motif Makar Didalami

Inforiau – 10 November 2026 | Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menilai dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk insubordinasi yang serius. Pernyataan itu disampaikan Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), setelah kasus tersebut mencuat ke publik dan menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Sugiono, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menyayangkan tindakan peretasan dan pengintaian yang diduga dilakukan oleh oknum dari institusi yang secara hierarki berada di bawah presiden. Menurutnya, penyadapan terhadap kepala pemerintahan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa karena menyangkut martabat, keamanan, dan kewibawaan pimpinan tertinggi negara.

Insubordinasi dan Potensi Makar

Sugiono menegaskan bahwa tindakan melangkahi wewenang dalam struktur pemerintahan dan pertahanan-keamanan mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap komando pusat. Ia pun mendorong penyidik mendalami motif di balik aksi tersebut, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar.

“Pendapat saya, ini merupakan satu bentuk insubordinasi yang sangat jelas. Kemudian, tidak menutup kemungkinan bisa saja ditemukan motif-motif yang mengarah pada tindakan makar terhadap presiden,” kata Sugiono.

Ia menilai penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo perlu dilihat dari perspektif hierarki komando. Dalam pandangannya, aparat yang seharusnya berada di bawah kendali presiden justru diduga terlibat dalam pengintaian terhadap kepala negara. Kondisi itu, menurut Sugiono, menjadi sinyal bahwa ada persoalan serius dalam disiplin institusi.

Evaluasi Pengamanan Komunikasi Istana

Selain mengecam aksi penyadapan, Sugiono meminta sistem keamanan siber dan pengamanan komunikasi di lingkungan Istana Kepresidenan dievaluasi. Menurutnya, kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi kepala negara dapat terlindungi secara memadai.

Sugiono mengingatkan bahwa penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan. Regulasi yang berlaku mensyaratkan alasan kuat, proses penyelidikan, serta mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tidak melanggar hukum. Karena itu, ia menilai evaluasi tidak cukup hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada prosedur dan pengawasan.

“Saya kira itu juga jadi bahan evaluasi. Undang-undang yang sudah ada mengatakan bahwa penyadapan ini juga merupakan sesuatu yang tidak mudah. Harus ada alasannya, proses penyelidikan yang dilakukan, dan kita akan lihat lagi evaluasi serta pemantauannya,” ujarnya.

Tiga Perwira Tinggi Jadi Tersangka

Pernyataan Sugiono muncul setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, akses tanpa izin, dan penghapusan data elektronik. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo. Dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik telah menetapkan ketiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Menurut penyidik, salah satu target penyadapan adalah nomor Presiden Republik Indonesia. Kasus ini lantas menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi dan menyentuh langsung lingkaran kekuasaan.

Sugiono mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran Bareskrim yang bergerak cepat membongkar praktik ilegal tersebut. Ia menegaskan pemerintah dan Partai Gerindra akan mengawal serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Motif Politik dan Konsolidasi Gerindra

Dalam keterangan terpisah di Kompleks Parlemen Senayan, Sugiono menduga motif penyadapan terhadap Presiden Prabowo bersifat politis. Kendati demikian, ia menyerahkan pendalaman motif sepenuhnya kepada penyidik. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini akan mendorong pertemuan antarpimpinan partai politik.

“Ya, bisa jadi. Bisa jadi,” kata Sugiono saat ditanya soal peluang pertemuan pimpinan parpol.

Sebagai Sekjen Gerindra, Sugiono menyatakan partainya akan melakukan konsolidasi internal. Menurutnya, kasus ini menyentuh langsung ketua umum partai yang juga presiden, sehingga Gerindra perlu memastikan sikap dan langkah politiknya tetap solid. Ia menegaskan dukungan terhadap proses hukum tidak berarti mengabaikan kepentingan partai dan pemerintahan.

Sosok Sugiono: Dari Kopassus ke Kabinet

Sugiono lahir di Takengon, Aceh, pada 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan menengah di Taruna Nusantara Magelang, lalu melanjutkan studi ke Norwich University, Amerika Serikat, dalam bidang Teknik Komputer. Ia juga meraih gelar magister ganda dari University of Konstanz, Jerman.

Sebelum masuk dunia politik, Sugiono bertugas di TNI Angkatan Darat. Pada 2002–2004, ia menjadi perwira TNI AD dengan pangkat terakhir Letnan Satu di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah meninggalkan dinas militer, ia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto dan terlibat dalam proses awal pendirian Partai Gerindra pada 2008.

Karier politiknya berkembang pesat. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis pada 2014–2020, Wakil Ketua Harian DPP Gerindra pada 2020–2025, serta Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI pada 2021–2024. Sugiono terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah I pada Pemilu 2019 dan kembali terpilih pada Pemilu 2024. Di parlemen, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2019–2024.

Setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Sugiono ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Retno Marsudi. Kemudian, pada 1 Oktober 2026, ia dilantik sebagai Menko PMK menggantikan Pratikno berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026.

Secara keseluruhan, pernyataan Sugiono menunjukkan bahwa kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan sekadar persoalan teknis keamanan siber. Kasus ini menyentuh disiplin institusi, prosedur hukum, dan stabilitas politik. Pemerintah dan Partai Gerindra menekankan pentingnya pengungkapan tuntas, evaluasi pengamanan komunikasi, serta penghormatan terhadap proses hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

Editor: Abuzar Samad