Kejari Pekanbaru Setor Rp1,63 Miliar Uang Pengganti Korupsi KUR Bank Rumbai

Inforiau – 11 November 2026 | Pekanbaru – Kejari Pekanbaru setor Rp1 63 miliar uang pengganti korupsi penyalahgunaan KUR bank unit Rumbai ke kas negara menjadi langkah penting dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara. Penyetoran itu dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru setelah perkara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada salah satu bank BUMN Unit Rumbai memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nilai yang disetorkan tercatat Rp1.633.303.773 atau sekitar Rp1,63 miliar.

Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru Adhi Thya Febricar di Pekanbaru, Senin, mengatakan uang tersebut merupakan pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Menurutnya, penyetoran ke kas negara itu menjadi bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan sekaligus wujud komitmen aparat penegak hukum dalam mengembalikan aset negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

‘Uang tersebut merupakan pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,’ kata Adhi.

Perkara ini berkaitan dengan penyaluran KUR Mikro yang seharusnya menjadi fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. KUR merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dengan bunga terjangkau. Namun, dalam praktiknya, penyaluran pada bank BUMN Unit Rumbai diduga disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Melalui putusan pengadilan, pelaku diwajibkan membayar uang pengganti agar negara memperoleh kembali sebagian dari kerugian yang timbul.

Rincian penyetoran ke kas negara

Penyetoran uang pengganti tidak menghapus catatan pidana yang telah diputus, tetapi menjadi bagian penting dari pemulihan kerugian negara. Dalam banyak perkara korupsi, pengembalian aset sering menjadi persoalan tersendiri karena prosesnya panjang dan rumit. Karena itu, eksekusi uang pengganti yang berjalan hingga ke kas negara menjadi indikator bahwa putusan pengadilan tidak berhenti di atas kertas.

Kejari Pekanbaru menegaskan bahwa penyetoran tersebut dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Prosesnya melibatkan penelusuran, penagihan, dan eksekusi putusan. Apabila kewajiban uang pengganti tidak dipenuhi, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang berpotensi menyalahgunakan fasilitas pembiayaan negara.

Selain aspek hukum, kasus ini menjadi pengingat bagi lembaga penyalur kredit, khususnya bank BUMN, untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan. Penyaluran KUR Mikro menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha kecil, sehingga penyimpangan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Penguatan verifikasi calon debitur, pemantauan penggunaan dana, serta audit internal secara berkala menjadi kunci agar program serupa tidak kembali disalahgunakan.

Bagi masyarakat, penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa laporan atau temuan terkait penyimpangan penyaluran kredit negara dapat diproses secara hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting agar program pembiayaan rakyat tetap tepat sasaran. Kejari Pekanbaru juga diharapkan terus mengawal proses pemulihan aset, termasuk memastikan seluruh kewajiban keuangan dalam putusan dipenuhi.

Dampak bagi pemulihan aset negara

• Mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara ke kas negara.
• Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Memperkuat efek jera dalam penanganan korupsi sektor pembiayaan.
• Mendorong bank penyalur KUR meningkatkan pengawasan internal.
• Menjadi sinyal bahwa aset negara tidak boleh disalahgunakan.

Pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti merupakan salah satu tujuan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, upaya itu perlu dibarengi pencegahan agar tidak terjadi pengulangan. Pengawasan berlapis, penguatan sistem informasi, dan budaya integritas di lingkungan penyalur kredit menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Dengan disetorkannya Rp1,63 miliar ke kas negara, perkara korupsi penyaluran KUR Mikro pada bank BUMN Unit Rumbai memasuki tahap eksekusi yang konkret. Kejari Pekanbaru tetap memiliki tugas untuk memastikan proses hukum berjalan tuntas dan akuntabel. Publik pun berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah pencegahan agar penyalahgunaan KUR tidak terulang di masa mendatang.

Editor: Abuzar Samad

About the Author

Alwira Fanzary Fanzary

Administrator

View All Posts