Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasi Peacemaker Training 2026, Kepala Desa dan Lurah Jadi Juru Damai
Inforiau – 11 November 2026 | Kanwil Kemenkum Riau sosialisasikan peacemaker training 2026 dorong Kepala Desa dan Lurah jadi juru damai dalam kegiatan daring yang diikuti pemerintah daerah se-Provinsi Riau, Senin (9/11/2026). Sosialisasi melalui Zoom Meeting itu menjadi pintu masuk perluasan pemahaman tentang mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa warga secara damai, cepat, dan berkelanjutan.
Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Edison Manik, didampingi pejabat Kanwil. Dalam forum itu, pemerintah daerah diminta melihat peran kepala desa dan lurah bukan sekadar administrator, tetapi juga sebagai penghubung sosial yang mampu mendinginkan konflik sebelum membesar.
Kepala desa dan lurah berada di posisi strategis. Mereka mengenal warga, memahami sejarah konflik, dan memiliki legitimasi sosial untuk mempertemukan pihak yang berselisih. Namun, kedekatan sosial saja tidak cukup. Diperlukan keterampilan mendengar aktif, memetakan kepentingan, menjaga netralitas, serta merumuskan kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan.
Melalui sosialisasi ini, peserta diarahkan memahami sejumlah hal utama:
- Peran mediasi dalam mengurangi beban perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa.
- Teknik komunikasi persuasif dan negosiasi yang menghormati hak semua pihak.
- Batasan kewenangan kepala desa dan lurah agar tetap berada dalam koridor hukum.
- Pentingnya dokumentasi, pencatatan kesepakatan, dan pelaporan hasil mediasi.
- Koordinasi dengan kecamatan, aparat hukum, serta lembaga adat atau tokoh masyarakat.
Peacemaker Training 2026 tidak dimaksudkan menjadikan kepala desa dan lurah sebagai hakim. Peran mereka adalah fasilitator perdamaian yang membantu pihak-pihak bersengketa menemukan titik temu. Jika perkara menyangkut pidana berat, kekerasan, atau sengketa hukum yang kompleks, proses tetap harus dirujuk kepada aparat berwenang. Prinsipnya, mediasi dijalankan dengan menghormati due process dan tidak memaksa korban menerima penyelesaian yang merugikan.
Kanwil Kemenkum Riau juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah. Sosialisasi perlu ditindaklanjuti dengan pendataan calon peserta, koordinasi lintas sektor, serta penyiapan anggaran pelatihan. Tanpa dukungan itu, program berisiko berhenti pada tataran sosialisasi. Padahal, kebutuhan akan juru damai di desa dan kelurahan semakin nyata seiring meningkatnya kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi warga.
Di sisi lain, pelatihan mediasi menghadapi tantangan tersendiri. Sebagian aparatur desa dan kelurahan memiliki beban kerja administratif yang tinggi. Ada pula budaya menyelesaikan masalah dengan cara cepat, tanpa dialog mendalam. Karena itu, pelatihan perlu dirancang aplikatif, menggunakan studi kasus nyata, dan disertai pendampingan pascapelatihan. Kader juru damai juga perlu jejaring untuk berkonsultasi ketika menghadapi perkara yang rumit.
Bagi masyarakat, kehadiran juru damai di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi alternatif yang lebih dekat, murah, dan tidak menegangkan. Warga tidak selalu harus menempuh jalur formal yang panjang untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, mediasi tetap memerlukan persetujuan para pihak, kerahasiaan, dan kesediaan mengeksekusi kesepakatan bersama. Jika salah satu pihak tidak beriktikad baik, proses hukum tetap dapat ditempuh.
Dengan langkah ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap Peacemaker Training 2026 menghasilkan kader-kader juru damai yang mampu meredam konflik di akar rumput. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau seremoni pembukaan. Ukuran yang lebih penting adalah berkurangnya sengketa yang meluas, meningkatnya kualitas kesepakatan damai, serta tumbuhnya kepercayaan warga kepada pemerintah desa dan kelurahan. Jika ekosistem mediasi dibangun konsisten, kepala desa dan lurah dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial di Riau.
Editor: Sukri Mustakim
About the Author
