Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Banding Diajukan dan Habiburokhman Desak Penindakan Menyeluruh

Inforiau – 11 November 2026 | Keputusan Irjen Ahrie Sonta dipecat dari institusi Polri menjadi sorotan setelah Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam. Pemecatan itu berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan putusan tersebut secara langsung kepada wartawan.

Dalam keputusan sidang, majelis tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH, tetapi juga menyatakan perilaku Ahrie Sonta Nasution sebagai perbuatan tercela. Menurut Johnny, sanksi etika dan administratif dijatuhkan setelah majelis menilai pelanggaran yang dilakukan terbukti. Ahrie yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan tercatat sebagai mantan Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri itu dinilai melanggar sejumlah ketentuan etika kepolisian. ‘Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,’ kata Johnny.

Majelis sidang menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, majelis mengaitkan pelanggaran dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang dilanggar mencakup:

Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan;
Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian;
Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

Kasus ini bermula dari penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo. Pada Selasa (3/11/2026), penyidik menetapkan Ahrie sebagai tersangka. Selain Ahrie, Polri juga menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. Penyadapan juga diduga menyasar tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha.

Ahrie tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Melalui haknya sebagai anggota Polri, ia mengajukan banding atas vonis PTDH. Johnny menjelaskan bahwa permohonan banding akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding. ‘Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,’ ujar Johnny. Proses itu membuat status pemecatan Ahrie masih menghadapi uji ulang di internal Polri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung sanksi PTDH terhadap Ahrie. Politikus Partai Gerindra itu menilai hukuman tersebut sebanding dengan bobot pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan. Ia bahkan menyebut skandal penyadapan ini sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia. ‘Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,’ tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Menurut Habiburokhman, penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian menimbulkan dampak serius. Instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara, kata dia, justru dapat mengancam rasa aman masyarakat jika diselewengkan. Ia menilai dampaknya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, tetapi juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar. Karena itu, ia meminta Polri tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap Ahrie.

Habiburokhman menegaskan bahwa penindakan tegas harus diberlakukan secara konsisten terhadap pihak lain yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Pangkat maupun jabatan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Permintaan itu muncul di tengah proses banding yang diajukan Ahrie dan masih berjalannya pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka lain. Polri belum merinci jadwal pemeriksaan banding, tetapi mekanisme tersebut telah diumumkan setelah sidang etik.

Dengan demikian, kasus Irjen Ahrie Sonta dipecat dari Polri tidak berhenti pada putusan sidang etik. Publik akan menantikan hasil banding, konsistensi penegakan hukum terhadap pihak lain yang diduga terlibat, serta langkah institusional untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Sikap Komisi III DPR yang mendukung PTDH sekaligus mendesak penindakan menyeluruh menjadi penanda bahwa persoalan ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan ujian bagi transparansi dan akuntabilitas kepolisian.

Editor: Sukri Mustakim