Fahd El Fouz Akui Diperiksa Dewas KPK, Sebut Pemerasan dan Dana Talangan NU

Inforiau – 11 November 2026 | Jakarta – Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, tersangka kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengaku menjalani pemeriksaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Pemeriksaan itu, menurut pengakuannya, terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah pegawai KPK yang diduga membocorkan dokumen dalam perkara suap ke pejabat Kementerian ATR/BPN. Pengakuan tersebut disampaikan Fahd usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Ditanya soal Tessa dan Ambar

Dalam pemeriksaan itu, Fahd mengaku ditanya apakah mengenali Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika dan pegawai KPK bernama Ambar Fathona. Ia menyatakan hanya pernah bertemu Ambar di rumah Arif yang disebut sebagai “Posko KPK” di Jalan Patra Kuningan. Menurut Fahd, ia tidak mengetahui bahwa Arif adalah Bupati Kebumen. Ia mengaku baru mengetahui belakangan bahwa pria yang dikenalnya itu mengaku sebagai penyidik KPK.

“Saya hanya bertemu Ambar Fathona di rumahnya Arif, rumah poskonya Arif, yang dibilang poskonya KPK. Saya tahunya Arif itu penyidik KPK,” ujar Fahd menirukan keterangannya saat diperiksa.

Dugaan Pemerasan Rp3 Miliar

Fahd juga mengaku mengalami tekanan terkait pengurusan kasus kakaknya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Ia menyebut pernah dimintai biaya konsultasi sebesar Rp3 miliar di rumah Arif. Menurutnya, permintaan itu disertai ancaman agar kasus kakaknya menjadi lebih berat. Fahd mengaku sempat menolak ancaman tersebut, tetapi kemudian mendapat keterangan bahwa ia akan didampingi pengacara bernama Fadli Nasution.

“Saya akhirnya diminta biaya konsultasi Rp3 miliar. Kalau tidak, kakak saya akan diberatkan macam-macam,” kata Fahd.

Permintaan Rp100 Miliar dan Dana Talangan NU

Dalam kesempatan yang sama, Fahd mengaku dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto. Menurut Fahd, permintaan itu disampaikan melalui sambungan telepon sejak 25 Agustus 2026. Ia mengaku menolak pada 25 dan 26 Agustus. Namun, pada 27 Agustus, Arif disebut membawa nama salah satu pejabat tinggi. Fahd akhirnya bersedia meminjamkan uang sebesar Rp70 miliar.

Fahd menegaskan uang tersebut bukan pemberian, melainkan pinjaman atau dana talangan untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga menyatakan telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara yang menjeratnya.

KPK Dalami Keterlibatan Korporasi

Di sisi lain, KPK tengah mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Penyidik memeriksa Managing Director PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria sebagai saksi pada Senin (9/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan itu menelusuri aturan internal perusahaan, terutama mekanisme mitigasi dan pencegahan korupsi.

“Ini juga bagian untuk menelusuri apakah perbuatan itu murni personal atau ada unsur perbuatan korporasi,” kata Budi.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, pihak swasta Erwin, dan Muhammad Fakhri. Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan pihak swasta Rizal Pahlevi.

Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adrianto dan Rizal disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait pemberian suap dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana.

Ujian bagi Transparansi Penanganan Perkara

Keterangan Fahd menambah panjang sorotan terhadap penanganan perkara HGB yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Publik menanti bagaimana KPK menguji setiap pengakuan, termasuk dugaan pemerasan, permintaan dana, dan penggunaan nama pejabat tinggi. Sebagai tersangka, Fahd tetap memiliki hak hukum dan belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses pemeriksaan Dewas KPK juga menjadi ujian bagi transparansi internal lembaga antikorupsi. Dugaan kebocoran dokumen dan keterlibatan pegawai dalam perkara yang sedang ditangani perlu dijelaskan secara terbuka agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis. Di saat yang sama, KPK dituntut menuntaskan perkara pokok suap HGB secara profesional, termasuk mendalami apakah korporasi turut memperoleh manfaat dari dugaan tindak pidana tersebut.

Bagi Fahd, status justice collaborator yang diajukan tidak otomatis diterima. KPK akan menilai sejauh mana keterangan yang diberikan konsisten, memiliki nilai baru, dan membantu pengungkapan perkara secara lebih luas. Sementara itu, pihak-pihak yang namanya disebut dalam keterangan Fahd belum tentu memiliki kesempatan yang sama untuk menjelaskan posisi mereka di hadapan penyidik. Karena itu, proses hukum harus berjalan dengan mengedepankan bukti, prosedur, dan asas praduga tak bersalah.