KKP Rayakan 27 Tahun: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sentuh 27 Titik Layanan

Inforiau – 11 November 2026 | JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) menutup rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 dengan menggelar puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 di 27 lokasi. Kegiatan itu melibatkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan pergaraman, serta masyarakat pesisir. Puncak kegiatan dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Ciwaru, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/11/2026), dan disiarkan ke sejumlah titik lain di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan 27 titik kegiatan tersebar di 25 lokasi KNMP, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Nizam Zachman Jakarta, dan satu lokasi perebusan garam di Bireuen, Aceh. Menurut dia, rangkaian kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengabdian untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk hadir lebih dekat, mendengar kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat,” ujar Trenggono di KNMP Desa Ciwaru.

Mengusung tema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan”, puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 diarahkan pada dukungan langsung bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir. Dukungan itu mencakup bantuan produktivitas, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, hingga aksi lingkungan.

Bantuan KKP Menjangkau Hulu-Hilir

Dalam pelaksanaannya, KKP menyalurkan berbagai bantuan yang menyentuh kebutuhan usaha dan rumah tangga. Secara keseluruhan, terdapat 4.290 paket sembako, pemeriksaan kesehatan bagi 2.050 peserta, serta 1,577 juta ekor benih udang dan ikan. KKP juga menyediakan 1 ton benih rumput laut untuk mendukung produktivitas usaha perikanan.

2.600 voucher belanja produk perikanan bagi masyarakat.
Penanaman 2.000 bibit mangrove sebagai bagian dari aksi lingkungan.
Pelatihan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 2.866 peserta di 25 lokasi KNMP.
Pelatihan diversifikasi olahan ikan bagi 60 peserta di Banyuwangi dan Bitung.
Pelatihan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan bagi 15 peserta di Pati.
Bantuan pembayaran premi asuransi nelayan senilai Rp250.000 bagi 1.046 penerima.
72 paket sarana pengawasan untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Trenggono menitipkan empat pesan kepada jajaran KKP, pemerintah daerah, dan pengelola KNMP. Pertama, bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan. Kedua, fasilitas yang telah dibangun perlu dikelola dan dirawat secara profesional. Ketiga, persoalan nelayan harus ditangani cepat dan tuntas. Keempat, laut harus dijaga melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten.

Kolaborasi Teknologi Kelautan dengan China

Di sisi lain, KKP memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dengan First Institute of Oceanography (FIO) Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok. Kolaborasi itu diwujudkan dalam China-Indonesia Marine Technology Training yang berlangsung empat hari, 17-20 November, di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Jakarta, Kantor Pusat KKP, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Serpong, Tangerang Selatan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta menyatakan program ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas teknologi kelautan Indonesia melalui transfer pengetahuan tingkat lanjut dan pengembangan kapasitas SDM. Menurut dia, posisi Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi ekonomi biru yang besar menjadi dasar pentingnya penguatan kompetensi tenaga kerja.

“Program ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas teknologi kelautan Indonesia melalui transfer pengetahuan tingkat lanjut dan inisiatif pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia,” kata I Nyoman Radiarta.

Pelatihan itu membahas kebijakan ekonomi biru di China dan Indonesia, restorasi ekologi kelautan, serta aplikasi pigmen alami. Peserta juga didorong memahami kebutuhan industri, adopsi teknologi berkelanjutan, dan target netralitas karbon. Melalui kegiatan ini, KKP berharap terbangun kerangka kerja sama bilateral jangka panjang yang tidak hanya berhenti pada satu pelatihan.

KKP dan JICA Perkuat SDM Perikanan

Penguatan SDM juga dilakukan melalui kemitraan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sekretaris BPPSDMKP KKP Lilly Aprilya Pregiwati menegaskan kerja sama ini memberi manfaat ganda: meningkatkan kualitas SDM perikanan Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di industri perikanan Jepang.

Proyek yang dirancang berlangsung tiga tahun itu mencakup penyediaan fasilitas pembelajaran modern, penugasan para ahli, termasuk instruktur bahasa Jepang, serta program pelatihan di Jepang. KKP menyiapkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu beradaptasi dengan standar industri dan lingkungan kerja di Jepang. Implementasi program menyentuh sejumlah institusi pendidikan kelautan dan perikanan, antara lain Politeknik AUP Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

UMS dan Masa Depan Kampung Nelayan Merah Putih

Agenda KKP juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjajaki kerja sama pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Pertemuan Rektor UMS Harun Joko Prayitno bersama Menteri Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, 28 Oktober, menjadi tindak lanjut ajakan kolaborasi yang sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano.

Kerja sama itu diarahkan pada enam prioritas KKP dalam klaster kedaulatan pangan 2025-2029. Enam prioritas tersebut meliputi pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa seluas 14.000 hektare, pengembangan kawasan budi daya udang terintegrasi seluas 2.000 hektare, budi daya tematik berbasis desa dengan sistem Mini Recirculating Aquaculture System (RAS) di 40.000 lokasi, pengadaan 4.582 unit kapal ikan modern, serta pengembangan swasembada garam nasional di kawasan sekitar 2.000 hektare.

Menurut Harun, implementasi program membutuhkan dukungan lintas disiplin, mulai dari perencanaan wilayah, rekayasa teknologi, penguatan ekonomi masyarakat, hukum dan tata kelola, hingga kesehatan dan pendidikan. Perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui riset terapan, pendampingan masyarakat, inovasi teknologi, dan model pemberdayaan yang sesuai kebutuhan lokal.

“Melalui penjajakan kerja sama ini, kami berharap dapat mengambil bagian dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih melalui kekuatan akademik, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Harun.

Rangkaian kegiatan KKP pada 2026 menunjukkan arah yang saling terhubung: layanan langsung bagi nelayan, penguatan SDM melalui kerja sama internasional, dan pembukaan ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi. Jika dijalankan konsisten, program-program itu tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi fondasi bagi kawasan pesisir yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sejahtera. Kesejahteraan nelayan, keberlanjutan ekosistem, dan kesiapan SDM maritim akan menjadi ukuran penting keberhasilan agenda ekonomi biru nasional.

Editor: Ahmad Syafwan