Irjen Ahrie Sonta Dipecat Kasus Penyadapan, Habiburokhman Minta Polri Tindak Pihak Lain

Inforiau – 11 November 2026 | JAKARTA — Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Jakarta. Keputusan itu menjadi buntut dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pengusaha. Dalam sidang yang berlangsung sekitar sebelas jam tersebut, Ahrie yang saat ini menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Selain sanksi administratif berupa PTDH, ia juga dijatuhi sanksi etika karena perilakunya dinilai sebagai perbuatan tercela.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, sanksi dijatuhkan setelah majelis sidang menilai pelanggaran yang dilakukan Ahrie. Menurutnya, Ahrie diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. “Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Ia menambahkan, terhadap Ahrie juga diputuskan sanksi etika berupa perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela.

Tak berselang lama setelah putusan dibacakan, Ahrie menyatakan banding. Isir menyebut permohonan itu disampaikan sesuai dengan hak terduga pelanggar. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ujarnya. Ia menjelaskan, banding tersebut akan diperiksa melalui mekanisme yang berlaku oleh komisi pada tingkat banding. “Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” sambung Isir.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyerahkan sepenuhnya proses banding itu kepada tahapan persidangan berikutnya. “Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya,” kata Suyudi seusai menghadiri peluncuran Polisi Peduli Pengangguran di kawasan Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan PTDH belum menjadi akhir dari rangkaian proses etik dan hukum yang berjalan di internal Polri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung sanksi PTDH terhadap Ahrie. Politikus Partai Gerindra itu menilai hukuman tersebut sebanding dengan bobot pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan. Ia bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia. “Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Habiburokhman juga menyoroti bahaya penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian. Menurutnya, instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara justru dapat mengancam rasa aman masyarakat jika diselewengkan. “Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” ujarnya.

Ia meminta Polri tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap Ahrie. Penindakan tegas, menurut Habiburokhman, harus diberlakukan secara konsisten terhadap pihak lain yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Ia menegaskan, pangkat maupun jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Permintaan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.

Polri memastikan tiga tersangka lain akan menjalani sidang etik serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isir menegaskan tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap jenderal bintang empat tersebut. “Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan, susunan majelis komisi sidang etik untuk menyidangkan Sigit akan diputuskan langsung oleh Kapolri.

“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya. Isir mencontohkan komposisi pimpinan sidang etik terhadap Ahrie yang berstatus bintang dua dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Karena itu, komposisi majelis untuk Listyo Sigit juga akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir.

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pengusaha. Ahrie bersama tiga jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sidang KKEP terhadap Ahrie menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan kewenangan intelijen dan perangkat strategis kepolisian. Publik menanti apakah proses etik terhadap tersangka lain, termasuk Listyo Sigit, akan berjalan dengan standar yang sama.

Dengan keputusan PTDH yang telah dijatuhkan, Irjen Ahrie Sonta kini menghadapi proses banding di tingkat komisi. Sementara itu, Polri masih memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa penegakan etik tidak berhenti pada satu nama. Konsistensi menindak pihak lain yang terlibat akan menjadi ukuran apakah institusi mampu memulihkan kepercayaan publik setelah skandal penyadapan yang disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.

Editor: Ahmad Syafwan