Pengadilan Tutup Ruang Gugatan Ijazah Gibran, Yusril Beberkan Putusan Final MK dan MA

Inforiau – 11 November 2026 | JAKARTA — Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menegaskan bahwa jalur pengadilan untuk membuktikan dokumen pendidikan tersebut sudah tertutup. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membuahkan hasil karena persoalan itu telah diputus secara final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Menurut Yusril, putusan MK dan MA saling memperkuat dan menutup ruang perkara ulang atas substansi yang sama. Ia menyebut putusan MK bersifat final and binding, sehingga tidak ada upaya hukum lagi. Adapun putusan MA juga telah final karena para pihak tidak dapat mengajukan peninjauan kembali dalam kondisi tersebut.

“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga menurut Yusril ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diperkirakan tidak akan mengajukan upaya hukum serupa dan akan segera mengeksekusi putusan setelah menerima salinan resmi.

Yusril menjelaskan, putusan MA menyatakan surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Putusan itu bersifat ex tunc, sehingga batal dan tidak sah terhitung sejak surat keputusan tersebut dikeluarkan pada Agustus 2019. Majelis hakim juga mempertimbangkan penggunaan ijazah Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024, serta menilai perkara itu berdampak pada kehidupan demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, upaya Gibran untuk membuktikan keaslian ijazah melalui PTUN dinilai tidak memiliki jalan. Pemerintah menegaskan bahwa persoalan dokumen pendidikan itu merupakan ranah hukum yang penyelesaiannya harus merujuk pada putusan pengadilan. Setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keputusan yang disengketakan, kepastian hukum dianggap semakin kuat.

Di sisi lain, dinamika pengadilan di Indonesia tidak berhenti pada sengketa politik. Sekretariat Pengadilan Pajak meluncurkan aplikasi e-Tax Court Mobile untuk memudahkan wajib pajak dan pihak beracara mengakses layanan melalui ponsel. Aplikasi itu menyediakan jadwal sidang, pemantauan sidang secara langsung, profil pengguna, cek status registrasi, dan reset kata sandi secara mandiri.

Jadwal sidang dan pratinjau panggilan sidang.
Pemantauan jalannya persidangan secara langsung dari jarak jauh.
Profil pengguna yang terdaftar dalam sistem e-tax court.
Cek status registrasi akun melalui nomor registrasi.
Reset kata sandi untuk membantu pengguna yang mengalami kendala akses.

Dua menu tambahan, yaitu permohonan dan sengketa, masih dalam tahap pengembangan dan akan dirilis pada pembaruan berikutnya.

Dari sisi kelembagaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia membentuk Pengadilan PFII. Pengadilan ini berada di bawah Mahkamah Agung dan ditempatkan sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Kewenangannya mencakup perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PFII, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase PFII atau arbitrase internasional terkait perkara tertentu.

Pengadilan PFII juga membuka peluang bagi warga negara asing untuk menjadi hakim ad hoc dan menggunakan bahasa Inggris dalam persidangan. Meski memiliki kewenangan khusus, keberadaannya tetap bagian dari sistem peradilan nasional dan tidak berada di luar kekuasaan kehakiman.

Sementara itu, di tingkat internasional, Pengadilan Tinggi Islamabad kembali mempertanyakan pembebasan mantan ketua Institusi Tunjangan Hari Tua Pegawai Pakistan yang menjadi tersangka utama kasus korupsi senilai 40 miliar rupee Pakistan atau sekitar Rp2,61 triliun. Hakim memanggil mantan petinggi tersebut bersama sejumlah terdakwa lain untuk hadir langsung pada sidang 20 November mendatang.

Langkah itu diambil setelah pengadilan mendengarkan argumen banding pidana yang diajukan EOBI terhadap putusan 17 April 2025. Putusan hakim khusus sebelumnya membebaskan para tersangka berdasarkan Seksi 265-K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sidang awal November, penasihat hukum EOBI menilai pembebasan itu tidak memiliki pembenaran yang tepat.

Ia menyoroti pembelian tanah dan vila melalui perjanjian dengan Otoritas Perumahan Pertahanan pada 15 Maret 2013 yang tidak didahului proses pengadaan independen dan transparan. Pembelian itu dinilai tidak melalui iklan atau penawaran kompetitif sehingga melanggar aturan Otoritas Pengatur Pengadaan Publik dan diduga merugikan negara sekitar 6,82 miliar rupee Pakistan atau Rp445,98 miliar. Kuasa hukum EOBI juga merujuk pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Federasi Pakistan melawan Dewan Petroleum yang menegaskan bahwa pendapat hukum tidak dapat mengesampingkan ketentuan wajib.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa pengadilan tetap menjadi institusi penentu akhir dalam sengketa hukum, baik yang bersifat politik, administratif, maupun korupsi. Di satu sisi, putusan final MK dan MA menutup ruang gugatan ulang atas ijazah Gibran dan menegaskan pentingnya kepastian hukum. Di sisi lain, modernisasi layanan Pengadilan Pajak, pembentukan Pengadilan PFII, dan proses banding di Islamabad menunjukkan bahwa lembaga peradilan terus dituntut beradaptasi dengan kebutuhan zaman, memperluas akses, sekaligus menjaga akuntabilitas.

Editor: Ahmad Syafwan