Irjen Ahrie Sonta Nasution Dipecat, Ajukan Banding Kasus Penyadapan Prabowo

Inforiau – 11 November 2026 | Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi Polri. Keputusan itu diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP yang berlangsung Selasa, 10 November 2026, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Pemecatan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, setelah sidang etik berlangsung sekitar 11 jam sejak pukul 09.00 WIB.

Majelis KKEP menilai Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Polri menyebut perbuatan yang dilakukan mantan Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri itu sebagai perbuatan tercela. Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya administratif, tetapi juga menyangkut etika karena perilaku pelanggar dinilai mencederai institusi.

Dasar Putusan dan Pelanggaran Etik

Dalam putusannya, majelis sidang menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Majelis juga mengaitkan pelanggaran tersebut dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.

Sidang dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP. Wakil Ketua Tim KKEP adalah Irjen Pol Roma Hutajulu, sedangkan anggota KKEP terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Sejumlah saksi yang telah diperiksa Bareskrim turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut.

Ahrie Ajukan Banding

Merrespons putusan itu, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa terduga pelanggar telah menyampaikan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan tersebut akan diperiksa melalui mekanisme komisi pada tingkat banding.

Pengajuan banding berarti proses hukum dan etik belum sepenuhnya berakhir. Publik masih menantikan bagaimana komisi tingkat banding menilai keberatan yang diajukan Ahrie, termasuk apakah putusan PTDH tetap dipertahankan atau terdapat perubahan. Polri menegaskan bahwa seluruh proses akan berjalan sesuai aturan yang ada.

Kasus Penyadapan yang Menjerat Empat Jenderal

Ahrie merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Prabowo. Tiga perwira tinggi lainnya adalah eks Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan eks Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka diduga tidak hanya menyadap Prabowo, tetapi juga tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lain telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Penetapan tersangka dan proses etik ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah perwira tinggi yang menduduki posisi strategis.

Dukungan DPR dan Tuntutan Penindakan Menyeluruh

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung sanksi PTDH terhadap Ahrie. Ia menilai pelanggaran tersebut telah mencoreng nama baik kepolisian dan merusak kepercayaan masyarakat. Politikus Partai Gerindra itu bahkan menyebut skandal penyadapan sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.

Habiburokhman menegaskan bahwa sanksi PTDH melalui sidang KKEP merupakan keputusan yang tepat dan sebanding dengan bobot pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan. Ia juga menyoroti bahaya penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian. Instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara, menurutnya, justru dapat mengancam rasa aman masyarakat jika diselewengkan.

Ia meminta Polri tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap Ahrie. Penindakan tegas harus diberlakukan secara konsisten terhadap pihak lain yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Pangkat maupun jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Implikasi bagi Kredibilitas Polri

Kasus ini menjadi ujian bagi Polri dalam menegakkan kode etik dan akuntabilitas institusi. Penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis tidak hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, tetapi juga berpotensi mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar. Karena itu, proses banding dan penanganan pidana terhadap para tersangka perlu berjalan transparan dan profesional.

Dengan keputusan itu, kasus Irjen Ahrie Sonta Nasution menandai babak penting dalam penegakan etik di tubuh Polri. Publik akan mencermati apakah proses banding berjalan objektif dan apakah penindakan terhadap pihak lain yang diduga terlibat juga dilakukan tanpa pandang pangkat. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Editor: Alwira Fanzary