Vietnam vs Taiwan: Relokasi Pabrik, Teknologi, dan Energi Jadi Sorotan
Inforiau – 11 November 2026 | Persaingan vietnam vs taiwan di kawasan Asia tidak lagi hanya soal perdagangan bilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya muncul dalam berbagai peristiwa yang saling terkait: dari pemulangan warga saat pandemi COVID-19, rencana relokasi pabrik, penguatan jejaring ahli teknologi, hingga protes atas peta Laut China Selatan dan minat investasi di sektor migas Indonesia. Rangkaian itu menunjukkan hubungan Vietnam dan Taiwan bergerak simultan antara kompetisi, kolaborasi, dan kepentingan ekonomi yang saling bersinggungan.
Di Indonesia, keduanya pernah berada dalam situasi serupa ketika gelombang infeksi Corona memburuk pada pertengahan 2021. Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan sejumlah penerbangan bagi warga negara Vietnam yang masuk kategori prioritas. Pendaftaran dibuka melalui situs resmi kedutaan hingga 23 Juli 2021. Kedutaan menekankan hanya warga yang benar-benar membutuhkan kepulangan dan masuk kategori prioritas yang dapat mendaftar. Mereka juga diminta tidak mendaftar lebih dari sekali serta memberikan alamat email dan nomor telepon yang akurat agar maskapai dan kedutaan dapat menghubungi secara langsung.
Taiwan mengambil langkah serupa. Sebanyak 90 pebisnis dan ekspatriat Taiwan memesan penerbangan untuk meninggalkan Indonesia menggunakan Batik Air Indonesia pada 28 Juli. Catatan pusat layanan respons COVID-19 ITCC pada 6-12 Juli menunjukkan 72 warga Taiwan di Indonesia terkonfirmasi positif Corona, sepuluh di antaranya sembuh dan empat meninggal. Jepang juga menyatakan kesiapan membantu warganya keluar dari Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Vietnam dan Taiwan sama-sama memiliki komunitas ekonomi yang aktif di Indonesia dan menghadapi risiko kesehatan yang serupa saat krisis.
Tarif AS dan Peluang Relokasi
Empat tahun kemudian, isu bergeser ke ekonomi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Vietnam dan Taiwan berencana merelokasi pabrik ke Indonesia. Dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin 28 Juli 2025, Luhut menjelaskan tarif impor Amerika Serikat ke Vietnam sebesar 20 persen dan Taiwan 32 persen. Sementara itu, tarif 19 persen yang dikenakan pada Indonesia dinilai masih menyisakan banyak rincian insentif yang dapat memperbaiki ekonomi ke depan. Menurut dia, selisih satu persen sangat berarti bagi perusahaan yang sedang menghitung ulang lokasi produksi.
Luhut menambahkan Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari mineral penting, rare earth, hingga rumput laut. Kombinasi tarif dan bahan baku itu disebut membuka peluang relokasi pabrik dari Vietnam dan Taiwan. Ia juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7-8 persen pada 2029-2030, dengan catatan pemerintah serius menangani masalah secara rinci dan membangun kekompakan. Pernyataan itu menempatkan Indonesia sebagai tujuan alternatif di tengah perang tarif dan pergeseran rantai pasok di Asia.
Jembatan Teknologi dan Ahli
Hubungan Vietnam-Taiwan juga tumbuh di ranah pengetahuan. Perhimpunan Insinyur dan Ahli Vietnam di Taiwan atau VNEAT menggelar kongres ketiga untuk periode 2026-2028. Kongres dihadiri 29 delegasi dan memilih 12 anggota komite eksekutif. Dewan eksekutif beranggotakan sembilan orang dipimpin Dr. Phan Tan Phat sebagai ketua, dengan Dr. Le Thi Phuong dan M.A. Tran Diep Bang sebagai wakil ketua. VNEAT menegaskan perannya sebagai jembatan intelektual antara Vietnam dan Taiwan, dengan dukungan Kantor Ekonomi dan Budaya Vietnam di Taipei atau VECO.
Ketua baru VNEAT menyatakan akan memanfaatkan kekuatan profesional setiap anggota di bidang pendidikan, teknologi, riset, dan konektivitas bisnis. Prioritasnya mencakup berbagi pengetahuan, mendukung generasi muda, memperluas kerja sama Vietnam-Taiwan, dan berkontribusi pada kegiatan komunitas. Dalam konferensi ilmu dan teknologi VNEAT 2026, pakar membahas jalur karier dan budaya kerja di industri semikonduktor global, situasi serta tantangan pengembangan tenaga kerja semikonduktor Vietnam, dan tren kecerdasan buatan untuk layanan kesehatan pintar. Sesi tanya jawab bersama lebih dari 20 pakar dan mahasiswa menunjukkan minat besar pada sektor teknologi kunci.
Peta Laut China Selatan
Di sisi geopolitik, Vietnam dan Taiwan berada dalam barisan yang sama ketika memprotes peta baru China yang dirilis pada 28 Agustus. Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam menyampaikan keberatan karena peta itu memperluas klaim kedaulatan di Laut China Selatan. Garis berbentuk U dalam peta tersebut mencakup sekitar 90 persen perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia dengan nilai lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahun. Filipina meminta China bertindak bertanggung jawab dan mematuhi hukum internasional serta putusan arbitrase 2016. Malaysia menyatakan peta itu tidak memiliki otoritas mengikat dan menilai Laut China Selatan sebagai isu rumit dan sensitif.
Peta terbaru itu berbeda dari versi yang diserahkan China ke PBB pada 2009 dengan sembilan garis putus-putus. Versi baru memiliki cakupan geografis lebih luas dan sepuluh garis putus-putus yang mencakup wilayah Taiwan, mirip peta China tahun 1948. China sebelumnya pernah menerbitkan peta dengan garis putus-putus kesepuluh pada 2013. Bagi Vietnam dan Taiwan, persoalan ini bukan sekadar sengketa diplomatik, tetapi menyangkut kepastian yurisdiksi maritim, keamanan pelayaran, dan akses sumber daya.
Lelang Migas Indonesia
Di sektor energi, Indonesia berpotensi menarik investasi baru dari Inggris, Taiwan, dan Vietnam. Peluncuran program eksplorasi pada 25 November menawarkan 75 blok minyak dan gas potensial untuk periode 2025-2027. Kepala Satuan Tugas Percepatan Produksi dan Pengangkatan Migas Nanang Abdul Manaf menyebut roadshow di London menarik minat 30 investor, termasuk BP, Shell, Equinor, dan Enquest. Studi bersama sedang berjalan untuk prospek di Papua dan Guyana. Upland Resources Limited asal Inggris telah mengajukan tiga dari sepuluh blok yang masuk tahap studi bersama.
Minat dari Asia juga menguat. Perusahaan energi milik negara Taiwan, CPC Corporation, telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas potensi hulu migas Indonesia. Vietnam disebut turut melihat peluang dalam lelang tersebut. Bagi Jakarta, masuknya Taiwan dan Vietnam ke daftar peminat menjadi sinyal bahwa sektor migas Indonesia masih kompetitif, meski tantangan transisi energi dan kepastian regulasi tetap membayangi.
Dengan rangkaian peristiwa itu, vietnam vs taiwan tampil sebagai hubungan yang berlapis. Keduanya bersaing menarik investasi dan memperluas pengaruh ekonomi, tetapi juga bertemu dalam kepentingan menjaga arus perdagangan, melindungi warga, dan merespons tekanan geopolitik. Bagi Indonesia, posisi keduanya penting: Vietnam dan Taiwan adalah mitra dagang, sumber investor, sekaligus bagian dari dinamika keamanan kawasan yang perlu dikelola dengan cermat. Ke depan, kemampuan Jakarta membaca pergeseran tarif, rantai pasok, dan tensi maritim akan menentukan seberapa besar manfaat yang bisa dipetik dari persaingan maupun kerja sama kedua pihak.
Editor: Sukri Mustakim
About the Author
