Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo di Halim

Inforiau – 11 November 2026 | Jakarta — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar mengejutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Konfirmasi itu disampaikan Budi Arie pada Rabu, 11 November 2026, saat dimintai tanggapan mengenai beredarnya informasi pengunduran diri Gibran. Menurutnya, surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ketika keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie saat dikonfirmasi. Ia juga memastikan informasi mengenai penyerahan surat kepada Prabowo di Halim benar adanya. “Pokoknya benar,” ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai lokasi penyerahan surat, Budi Arie kembali memberikan konfirmasi singkat. “(Diserahkan di Halim) betul,” kata dia.

Pernyataan Budi Arie menjadi salah satu penegasan publik pertama dari kalangan elite politik terkait pengunduran diri Gibran. Sebagai Ketua Umum Projo, Budi Arie dikenal dekat dengan lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, konfirmasinya memberi bobot tambahan terhadap kabar yang sebelumnya berkembang melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan Presiden dan Wakil Presiden di Istana pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kabar pengunduran diri Gibran juga diwarnai situasi di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No. 2, Menteng, Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan rumah dinas tersebut sepi dari aktivitas. Pintu gerbang terlihat tertutup rapat dan tidak ada kendaraan yang masuk maupun keluar. Seorang petugas keamanan tampak berjaga di depan gerbang, sementara aktivitas di dalam kompleks tidak terlihat dari luar karena terhalang pagar. Arus lalu lintas di sekitar rumah dinas terpantau lancar seperti kondisi normal.

Pengunduran diri Gibran muncul di tengah tekanan politik yang meningkat. Sebanyak 120 anggota DPR disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut menjadi latar politik yang membuat isu pengunduran diri semakin mendapat perhatian. Namun, belum ada keterangan resmi yang secara tegas menghubungkan surat pengunduran diri dengan langkah parlemen tersebut.

Arti Konfirmasi Budi Arie

Konfirmasi Budi Arie dinilai penting karena ia merupakan salah satu tokoh yang memiliki akses informasi terhadap dinamika politik nasional. Meski bukan bagian dari Istana, pernyataannya sejalan dengan informasi yang disampaikan Mensesneg. Hal ini membuat publik semakin menunggu penjelasan resmi mengenai kronologi lengkap, alasan pengunduran diri, serta proses konstitusional yang akan ditempuh setelah surat diserahkan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan peristiwa politik yang memiliki dampak luas. Selain menyangkut stabilitas pemerintahan, peristiwa ini juga berimplikasi pada hubungan antara Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Karena itu, keterangan resmi dari Istana dan pihak-pihak berwenang menjadi kunci agar publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak terpotong-potong.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan lengkap dari Istana mengenai tahapan lanjutan setelah penyerahan surat di Lanud Halim Perdanakusuma. Sejumlah pihak menekankan pentingnya proses yang transparan dan sesuai ketentuan hukum. Mereka juga meminta agar situasi politik tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dengan demikian, konfirmasi Budi Arie menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden, penyerahan surat kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, serta tekanan politik melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR menjadi rangkaian peristiwa yang saling terkait. Publik kini menunggu langkah resmi berikutnya dari Istana dan lembaga negara terkait, sambil mencermati dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

Editor: Alwira Fanzary