Delapan Fraksi DPR Usulkan HMP Pemakzulan Gibran, Paripurna Digelar Kamis

Inforiau – 11 November 2026 | Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi bergulir di DPR RI. Sedikitnya 120 anggota dari delapan fraksi menyampaikan usulan tersebut dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Usulan HMP ini menjadi sorotan karena menyangkut posisi wakil presiden dan mekanisme ketatanegaraan yang tersedia di parlemen.

Delapan fraksi yang disebut ikut mengusulkan adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan alasan dan sikap politiknya. Pimpinan DPR menyatakan syarat pengajuan HMP telah terpenuhi dan akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan, rapat Badan Musyawarah, hingga rapat paripurna terdekat.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Fraksi Dolfie Othniel Frederic Palit menyatakan ada 14 anggota yang menandatangani usulan HMP, di antaranya Harris Turino hingga Adian Napitupulu. Fraksi Golkar menyampaikan 13 anggotanya ikut meneken usulan itu. Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan para pengusul mencermati dinamika politik dan hukum terakhir, termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dinilai linear terkait legitimasi posisi wakil presiden. Menurut Doli, urusan di ranah hukum sudah selesai, tetapi perkembangan aspirasi masyarakat tetap diikuti.

Fraksi NasDem tercatat sebagai pengusul dengan jumlah terbanyak, yakni 69 anggota. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menyatakan seluruh anggota fraksinya bulat mengajukan HMP dan persyaratan untuk mengajukan hak tersebut telah terpenuhi. Sementara itu, Fraksi PKB menyampaikan 18 anggotanya meneken HMP. Kapoksi Komisi II PKB Muhammad Khozin mengatakan polemik yang berkembang harus segera disudahi karena energi politik terlalu banyak terkuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Fraksi PKS menyampaikan 28 anggotanya ikut mengusulkan HMP. Anggota DPR RI Mardani Ali Sera membacakan dukungan tersebut secara langsung di ruang rapat. Dari Fraksi PAN, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan sebanyak 10 anggota fraksinya turut menandatangani usulan HMP. Ia menyebut keterlibatan itu sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR dalam merespons persoalan ketatanegaraan, dan disampaikan melalui perwakilan Ketua Fraksi PAN di MPR RI, Sarifuddin Sudding.

Fraksi Demokrat melalui Benny K. Harman menyampaikan bahwa 18 anggota fraksinya mengusulkan DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Benny menyebut usulan tersebut memuat permintaan agar Gibran diberhentikan atau dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Adapun Fraksi Gerindra juga disebut berada dalam kelompok delapan fraksi pengusul, meski rincian jumlah anggotanya tidak disebut secara rinci dalam pembacaan awal di rapat.

Rincian jumlah pengusul per fraksi yang beredar menunjukkan angka yang dinamis dan masih bergerak. Total pengusul disebut sedikitnya 120 anggota, tetapi dalam perkembangan rapat terdapat penambahan jumlah pengusul. Karena itu, rekap final masih menunggu proses verifikasi dan pembahasan di tingkat pimpinan DPR. Yang jelas, delapan fraksi telah menyatakan sikap politiknya dan mendorong penggunaan HMP sebagai jalan konstitusional.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pimpinan akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan DPR RI, lalu membahasnya dalam rapat Bamus sebelum diteruskan ke rapat paripurna. Menurut dia, rapat paripurna terdekat dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. ‘Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat,’ kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menyatakan amar putusan lembaga peradilan harus dilaksanakan. Ia menyebut terdapat dua cara untuk melaksanakan putusan, yakni secara sukarela melalui pengunduran diri pihak yang bersangkutan atau melalui jalur konstitusional. Pernyataan senada datang dari Fraksi Demokrat yang menegaskan usulan HMP memuat permintaan pemberhentian Gibran. Sementara itu, Putri Zulhas menekankan bahwa penggunaan hak konstitusional DPR harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

HMP merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki DPR. Pelaksanaannya harus berlangsung secara tertib dan transparan. DPR memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan ruang pembahasan terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan. Dalam konteks ini, para pengusul menilai dinamika politik dan hukum perlu disikapi melalui mekanisme yang tersedia, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.

Meski demikian, usulan HMP belum menjadi keputusan final. Prosesnya masih harus melewati rapat pimpinan, Bamus, dan paripurna. Jika diteruskan, tahapan politiknya akan panjang dan melibatkan seluruh fraksi di DPR. Publik pun menantikan bagaimana pimpinan DPR mengelola usulan tersebut tanpa mengabaikan prosedur konstitusional dan kepentingan rakyat banyak.

Pada akhirnya, bergulirnya usulan HMP pemakzulan Gibran menandai babak baru dinamika politik nasional. Delapan fraksi telah menyatakan sikap, sedangkan pimpinan DPR menyiapkan langkah ke paripurna. Semua pihak kini menunggu apakah usulan itu berlanjut menjadi keputusan politik yang lebih besar atau berhenti pada tahap pembahasan awal. Yang terpenting, setiap proses harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Editor: Abuzar Samad