Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden, Prabowo Tetap Bisa Memerintah Sendiri?

Inforiau – 11 November 2026 | JAKARTA — Kabar pengunduran diri wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 11 November 2026, langsung memantik pertanyaan besar: mampukah Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan seorang diri tanpa pendamping? Isu ini mencuat setelah sejumlah elite politik membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan langsung kepada kepala negara.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memastikan kabar tersebut saat ditemui awak media di Jakarta. “Betul,” ujarnya singkat. Pernyataan senada datang dari Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, yang menyebut surat pengunduran diri diserahkan Gibran di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 16.00 WIB, tepat ketika Prabowo tiba kembali dari kunjungan kerja ke Aceh.

“Surat langsung disampaikan Mas Wapres Gibran ke Pak Presiden Prabowo sewaktu pulang dari Aceh di Halim, lebih kurang jam 16 tadi,” kata Freddy Damanik melalui pesan singkat.

Setelah kabar itu beredar, suasana di rumah dinas Gibran di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang. Pintu gerbang tertutup rapat, tidak ada kendaraan yang masuk maupun keluar, dan hanya seorang petugas keamanan yang berjaga. Arus lalu lintas di sekitar kompleks berjalan normal tanpa kepadatan berarti.

Tekanan Politik di Balik Pengunduran Diri

Langkah Gibran tidak muncul di ruang hampa. Sehari sebelumnya, Istana Kepresidenan mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam bersama Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, pertemuan itu turut membahas dinamika politik yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan serta keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.

Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menghalangi keinginan tersebut. Presiden justru menyarankan agar polemik dokumen pendidikan diselesaikan lewat jalur hukum. Gibran pun disebut meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tekanan dari parlemen ikut mempercepat langkah tersebut. Sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh fraksi menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Gibran, dan DPR sepakat membawanya ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah dukungan itu telah melebihi syarat minimal yang ditetapkan aturan.

Selasa, 10 November 2026: Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam.
Rabu, 11 November 2026: 120 anggota DPR menandatangani usulan HMP; DPR membawanya ke paripurna.
Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB: surat pengunduran diri diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma.

Konstitusi Menjamin Pemerintahan Tetap Berjalan

Pertanyaan tentang keberlangsungan pemerintahan sebenarnya telah dijawab konstitusi. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan ayat (2) menyebut Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Artinya, kekuasaan pemerintahan melekat pada Presiden, sementara posisi wakil presiden bersifat membantu.

Dengan demikian, kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis menghentikan kewenangan Presiden maupun mengalihkannya kepada pihak lain. Prabowo tetap dapat menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan untuk sementara waktu, termasuk menandatangani kebijakan, mengangkat pejabat, dan mengambil keputusan strategis.

Mekanisme pengisian kursi yang lowong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan ini memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang menjalani pemerintahan tanpa wakil presiden. Setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956, kursi wakil presiden kosong selama lebih dari satu dekade. Indonesia baru kembali memiliki wakil presiden pada 23 Maret 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik mendampingi Presiden Soeharto. Fakta sejarah itu menunjukkan roda pemerintahan tetap dapat berputar meski posisi pendamping kepala negara belum terisi.

Pengunduran diri seorang wakil presiden juga bukan hal yang sepenuhnya asing dalam praktik kenegaraan di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara pernah melewati situasi serupa, dengan konsekuensi politik yang beragam, mulai dari pergantian cepat hingga gejolak koalisi yang berkepanjangan.

Yang kini ditunggu adalah langkah resmi berikutnya: pengumuman dari Istana, sikap MPR, serta respons partai-partai pendukung pemerintah. Publik juga menanti apakah Gibran benar-benar menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, sebagaimana disarankan Presiden.

Terlepas dari dinamika itu, konstitusi telah menyediakan jalan yang jelas. Pemerintahan Prabowo tidak runtuh hanya karena kursi wakil presiden kosong. Yang dibutuhkan justru stabilitas politik, komunikasi yang terbuka kepada publik, dan percepatan proses pengisian jabatan sesuai amanat UUD 1945. Tanpa itu, kekosongan jabatan yang semula bersifat administratif bisa berubah menjadi krisis kepercayaan yang mahal bagi pemerintahan.

Editor: Sukri Mustakim