Gibran Mundur, Kursi Wakil Presiden Indonesia Kosong: Bisakah Prabowo Memerintah Sendirian?

Inforiau – 11 November 2026 | Jakarta — Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden Indonesia pada Rabu (11/11/2026) langsung memantik pertanyaan besar: mampukah Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan tanpa pendamping di kursi nomor dua? Kekhawatiran itu wajar, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun. Namun, sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kursi wakil presiden yang kosong bukan berarti pemerintahan berhenti.

Dinamika ini bermula dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi syarat pencalonan pada Pilpres 2024. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA. Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Putusan itu lantas bergulir menjadi tekanan politik di Senayan. Pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Usulan itu diajukan sekitar 25 anggota dewan dari lintas partai.

Gibran pun menemui Prabowo pada Selasa pagi (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, ia menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai respons atas dinamika setelah putusan MK dan MA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa presiden tidak menolak niat tersebut. Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, termasuk agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sore harinya, Gibran buka suara di Istana Wakil Presiden. Ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat, serta menyebut hubungannya dengan Prabowo sudah seperti ayah dan anak.

Yang penting dicatat, niat mundur belum berarti jabatan otomatis kosong. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri kepada presiden tidak serta-merta mengosongkan kursi wapres. Secara hukum, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Proses formil harus disampaikan secara tertulis kepada MPR RI, yang kemudian menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan. Setelah itu, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.

Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebut Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Artinya, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan wapres berperan membantu. Bila kursi wapres kosong, kewenangan presiden tidak berakhir dan tidak beralih kepada pihak lain.

Sejarah mencatat sejumlah presiden pernah memimpin tanpa wapres:

Setelah Hatta mundur, Indonesia baru kembali memiliki wakil presiden pada 23 Maret 1973. Mundurnya Hatta kala itu dipengaruhi perbedaan pandangan dengan Soekarno soal arah pemerintahan, termasuk soal demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, serta penilaian bahwa ruang gerak wapres terlalu terbatas.

Di sisi lain, rencana Gibran menempuh upaya hukum lanjutan mendapat kritik keras. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ia menilai langkah Gibran untuk terus melawan dalam polemik ijazahnya sebagai bentuk pembangkangan terhadap dua putusan mahkamah dan menilai sikap patuh serta mundur sebagai jalan yang semestinya diambil.

Dengan demikian, pemerintahan Prabowo secara konstitusional tetap dapat berjalan meski kursi wapres kosong untuk sementara waktu. Beban kerja presiden memang bertambah karena tidak ada sosok yang membantu menjalankan kewajiban harian, tetapi roda administrasi negara tidak berhenti. Yang paling menentukan justru proses politik di MPR: penyampaian surat pengunduran diri secara formil, sidang penetapan kekosongan jabatan, hingga pemilihan wapres baru dari dua nama yang diajukan presiden.

Sampai proses konstitusional itu tuntas, Gibran secara hukum masih berstatus sebagai wakil presiden. Publik pun layak mengawal agar transisi ini berlangsung sesuai aturan, tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Editor: Ahmad Syafwan

About the Author

Sukri Mustakim

Administrator

View All Posts