Pengunduran Diri Gibran: Ajukan Mundur dari Wapres Usai Temui Prabowo

Inforiau – 12 November 2026 | JAKARTA – Gibran Rakabuming Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres Usai Temui Prabowo menjadi perbincangan hangat di lingkaran Istana. Kabar tersebut mencuat setelah pertemuan tertutup antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026). Langkah Pengunduran Diri Gibran ini menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan, terutama karena terjadi di tengah sorotan publik terhadap sejumlah proses hukum yang melibatkan nama Gibran.

Kabar pengunduran diri itu dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi di Jakarta, ia hanya menjawab singkat, “Betul.” Pernyataan tersebut menguatkan spekulasi bahwa permohonan mundur Gibran memang telah diajukan secara resmi kepada Kepala Negara. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai status permohonan tersebut hingga berita ini diturunkan.

Pertemuan antara Gibran dan Prabowo sebenarnya telah berlangsung sejak Selasa (10/11/2026). Ketika itu, Presiden Prabowo baru saja kembali dari rangkaian kunjungan kerja di Aceh. Agenda tersebut meliputi peresmian Masjid Giok Baitul A’la, peninjauan Sekolah Rakyat, serta penyaksian pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer. Setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar pertemuan dengan Gibran yang berlangsung cukup panjang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pengajuan pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran dalam diskusi tertutup. “Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” terang Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyatakan keinginannya untuk mundur menghadapi dinamika yang berkembang, khususnya berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Di sisi lain, Gibran mengaku mendapatkan arahan serta masukan konstruktif dari Presiden Prabowo untuk menghadapi situasi yang menerpanya. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta. Arahan tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan moral agar Gibran tetap menempuh jalur hukum yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut, Gibran tengah bersiap melakukan koordinasi intensif bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persiapan ini dilakukan untuk mengawal langkah hukum lanjutan berupa pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Gibran mempertahankan hak-haknya sekaligus merespons dinamika hukum yang terus bergulir.

Pengajuan pengunduran diri Gibran dinilai akan berdampak signifikan terhadap stabilitas politik nasional. Sejumlah pengamat menilai langkah ini sebagai respons atas tekanan publik dan proses hukum yang kian menyita perhatian. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pengumuman keputusan Presiden Prabowo. Istana disebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap kinerja pemerintahan dan koalisi pendukung.

Dalam konteks ketatanegaraan, pengunduran diri seorang Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme tersebut mensyaratkan adanya permohonan tertulis kepada Presiden. Jika permohonan diterima, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan kepada lembaga terkait guna mengisi kekosongan jabatan. Proses ini biasanya melibatkan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara dan partai politik pendukung.

Meski demikian, publik masih menantikan kejelasan sikap Presiden Prabowo. Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah segera memberikan keterangan resmi guna menghindari spekulasi yang berlebihan. Transparansi dalam proses ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kejelasan status Gibran sebagai Wakil Presiden akan memengaruhi agenda kerja kabinet dalam beberapa bulan ke depan.

Dari sisi politik, pengunduran diri Gibran berpotensi mengubah peta kekuatan menjelang tahun politik berikutnya. Partai-partai pendukung pemerintah disebut tengah melakukan komunikasi intensif untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari partai politik terkait sikap mereka terhadap permohonan mundur tersebut.

Yang jelas, langkah Gibran Rakabuming Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres Usai Temui Prabowo telah membuka ruang tanya baru bagi publik. Apakah permohonan ini akan diterima, atau justru menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih panjang? Semua pihak tampaknya masih menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai penutup, pengajuan pengunduran diri Gibran mencerminkan kompleksitas persoalan hukum dan politik yang tengah dihadapi pemerintah. Di satu sisi, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab politik; di sisi lain, prosesnya harus tetap mengikuti koridor konstitusi. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik dapat terjaga, apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh Presiden Prabowo.

Editor: Sukri Mustakim