Gibran Rakabuming Raka Temui Prabowo Sebelum Mundur, Siap Tempuh Jalur Hukum di PTUN dan MA
Inforiau – 12 November 2026 | Kabar Gibran Rakabuming Raka Temui Prabowo Sebelum Mundur Tempuh Langkah Hukum di PTUN dan MA menjadi sorotan nasional setelah beredar informasi bahwa Wakil Presiden RI itu mengajukan pengunduran diri. Informasi tersebut mencuat setelah Gibran bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 11 November 2026. Pertemuan itu disebut berlangsung seusai Prabowo menyelesaikan kunjungan kerja di Aceh untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga, meresmikan Masjid Giok Baitul A’la, dan meninjau Sekolah Rakyat.
Kepastian mengenai kabar pengunduran diri Gibran dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Dalam pesan singkat di Jakarta, ia memberikan jawaban singkat bahwa kabar tersebut benar. Meski demikian, status resmi pengunduran diri masih menunggu proses dan keputusan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.
Kabar pengajuan pengunduran diri telah mencuat sejak Selasa, 10 November 2026. Saat itu, Gibran menemui Prabowo untuk menyampaikan permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian memberikan keterangan resmi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ia mengonfirmasi bahwa pembahasan antara kedua pimpinan negara berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri Gibran untuk merespons berbagai polemik yang berkembang. Alasan pengunduran diri itu berkaitan langsung dengan dinamika putusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyatakan keinginannya mundur menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di kedua lembaga peradilan itu.
Kendati permohonan telah disampaikan, Prabowo saat itu belum menyatakan menerima maupun menolak usulan pengunduran diri tersebut. Sikap itu membuat situasi politik masih dinamis dan menimbulkan tanda tanya mengenai langkah berikutnya, termasuk proses administrasi serta dampaknya terhadap pemerintahan.
Ditemui di kantornya di Istana Wakil Presiden, Selasa, 10 November 2026, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan banyak masukan konstruktif untuk menghadapi dinamika politik yang menerpa dirinya belakangan ini. Salah satu saran Prabowo adalah agar Gibran tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD sampai S1.
Selain itu, Gibran menyatakan akan berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan langkah peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dan administrasi menjadi bagian penting dari respons Gibran terhadap polemik yang berkembang.
Strategi Hukum dan Dinamika Politik
Langkah menempuh jalur PTUN dan MA memberi sinyal bahwa Gibran tidak hanya merespons tekanan politik, tetapi juga menyiapkan pembelaan hukum secara terukur. PTUN dikenal sebagai forum untuk menguji keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, sedangkan PK di Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, dokumen pendidikan menjadi salah satu fokus karena dianggap relevan dengan sengketa yang dihadapi.
Pengamat menilai pernyataan Gibran sekaligus mengonfirmasi bahwa tekanan publik tidak berhenti pada isu politik semata. Persoalan administratif dan legalitas dokumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu, langkah koordinasi dengan kementerian teknis dipandang sebagai upaya menyiapkan bukti dan argumen secara lebih lengkap sebelum menghadapi proses hukum.
Sejumlah poin penting yang mencuat dari rangkaian peristiwa ini antara lain:
- Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung di Halim Perdanakusuma setelah kunjungan kerja presiden di Aceh.
- Pengajuan pengunduran diri disampaikan Gibran untuk merespons dinamika putusan MK dan MA.
- Prabowo belum menerima atau menolak permohonan tersebut.
- Gibran mendapat saran untuk tetap berjuang di PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari SD hingga S1.
- Gibran akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan PK di Mahkamah Agung.
Di sisi lain, kabar pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam politik nasional. Selain menyangkut stabilitas pemerintahan, hal ini juga memengaruhi cara publik membaca hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai jadwal resmi pengunduran diri, mekanisme pergantian, maupun langkah hukum yang akan ditempuh setelah pertemuan tersebut.
Yang jelas, pernyataan Gibran mengenai PTUN dan MA menandakan bahwa ia memilih merespons tekanan melalui jalur formal. Pendekatan itu sekaligus menunjukkan bahwa polemik yang berkembang tidak akan selesai hanya dengan pernyataan politik, tetapi juga membutuhkan penyelesaian administratif dan hukum. Publik kini menantikan keputusan Prabowo serta perkembangan proses hukum yang disebut akan ditempuh Gibran.
Editor: Apriyanto
About the Author
