Pemprov Riau Tunda Pembangunan Menara Kembar, Fokus Gaji ASN dan TPP Pegawai

Inforiau – 12 November 2026 | PEKANBARU – Isu Tunda Pembangunan Menara Kembar Plt Gubernur Riau akan Utamakan Pelayanan Dasar Masyarakat Gaji dan TPP Pegawai mencuat setelah Pemerintah Provinsi Riau memastikan proyek gedung Twin Towers belum akan dieksekusi dalam waktu dekat. Alih-alih membuka keran belanja untuk proyek fisik berskala besar, pemerintah daerah memilih menahan laju pembangunan dan memusatkan perhatian pada kebutuhan yang dinilai lebih mendesak, yakni kelancaran gaji ASN, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta pelayanan dasar bagi warga.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menilai langkah itu sebagai keputusan rasional. Menurutnya, daya tahan fiskal daerah harus dibaca cermat sebelum pemerintah provinsi memutuskan membiayai pembangunan gedung baru. Dalam pertemuan di Balai Serindit, Gedung Daerah Pekanbaru, Rabu (11/11/2026), ia menegaskan bahwa pemerintah belum berpikir ke arah pembangunan menara kembar. Prioritas saat ini adalah memastikan hak pegawai terbayar dan layanan publik tetap berjalan.

Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa kebijakan anggaran Riau tahun ini tidak semata soal proyek simbolik. Pemerintah provinsi ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak langsung terhadap warga dan aparatur. Pembangunan gedung ikonik, menurut pandangan eksekutif, bisa menunggu sampai kondisi keuangan daerah benar-benar longgar.

Gaji dan TPP Menjadi Prioritas

Dalam pernyataannya, SF Hariyanto menyebut tiga fokus utama yang saat ini menjadi perhatian Pemprov Riau. Fokus itu bukan proyek fisik baru, melainkan kewajiban rutin yang menyangkut hajat banyak pihak.

Memastikan gaji ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibayarkan tepat waktu.
Membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai ketentuan.
Menyelesaikan pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

DPRD Belum Bahas Rencana

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Riau Kaderismanto memastikan bahwa rencana pembangunan menara kembar belum pernah masuk ke meja pembahasan resmi. Ia bahkan mengaku mengetahui wacana tersebut dari media sosial dan pemberitaan, bukan dari komunikasi langsung dengan pemerintah provinsi. Menurut pria yang akrab disapa Kade itu, hingga kini belum ada diskusi langsung dengan Gubernur Riau mengenai proyek tersebut.

Kade juga menyoroti wacana perombakan desain Tugu Zapin yang ikut beredar di ruang publik. Ia menilai informasi yang telanjur menyebar luas itu kemungkinan besar masih sebatas gagasan mentah. Sebab, DPRD belum pernah menerima penjabaran teknis, termasuk spesifikasi proyek, kebutuhan anggaran, dan skema pembiayaannya. Karena itu, ia meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan bahwa proyek akan segera berjalan.

Meski begitu, Kaderismanto menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak akan menghalangi niat eksekutif membangun fasilitas daerah baru. Syaratnya jelas, yakni APBD Provinsi Riau harus benar-benar mampu menopang pembangunan tanpa mengorbankan pos yang lebih penting. Jika tidak ada ruang fiskal, ia menilai pembangunan tetap tidak bisa dipaksakan.

APBD Jadi Penentu Utama

Pernyataan Kade menegaskan bahwa isu menara kembar bukan sekadar persoalan desain atau ambisi membangun ikon baru. Persoalan utamanya adalah kapasitas anggaran. DPRD akan melihat apakah APBD dalam kondisi surplus dan sanggup membiayai proyek tanpa mengganggu belanja pegawai, pelayanan publik, serta program prioritas lain.

Dalam konteks Riau, pembahasan soal APBD tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan menjaga stabilitas keuangan daerah. Pembayaran gaji dan TPP merupakan belanja yang harus dipastikan setiap bulan. Jika proyek fisik besar dijalankan terlalu cepat, risiko terganggunya kewajiban rutin bisa meningkat. Karena itu, penundaan pembangunan menara kembar dinilai sebagai langkah konservatif untuk menjaga kesehatan fiskal.

Pemerintah provinsi juga perlu menjaga kepercayaan publik. Masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah dari layanan yang mereka terima, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan administrasi. Proyek mercusuar memang mudah menarik perhatian, tetapi manfaatnya tidak selalu dirasakan langsung oleh warga dalam jangka pendek.

Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan Pemprov Riau saat ini tampak jelas: menunda pembangunan menara kembar, mengamankan gaji dan TPP pegawai, lalu memaksimalkan pelayanan dasar. Keputusan ini akan terus diuji melalui pembahasan APBD dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Jika ruang fiskal membaik, wacana pembangunan bisa dibahas kembali. Namun untuk sekarang, kebutuhan dasar masyarakat dan hak pegawai berada di urutan teratas.

Editor: Ahmad Syafwan