Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo
Inforiau – 12 November 2026 | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026. Penyerahan surat tersebut berlangsung saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden tiba dari kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie ketika dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran. Ia juga memastikan bahwa surat pengunduran diri diserahkan secara langsung di lokasi Lanud Halim Perdanakusuma. Konfirmasi ini datang setelah sebelumnya Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026, yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Prasetyo juga membantah rumor yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran, menegaskan bahwa kedua pemimpin telah membicarakan hal ini secara matang.
Seiring dengan isu pengunduran diri ini, dinamika mengenai keabsahan ijazah Gibran juga terus bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden. Pengusul terdiri dari 14 anggota PDIP, 13 anggota Golkar, 69 anggota Nasdem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, 18 anggota Partai Demokrat, dan 11 anggota Gerindra.
Mekanisme Konstitusional Penggantian Wakil Presiden
Proses pengunduran diri Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan pemakzulan atau pemberhentian paksa, pengunduran diri sukarela memiliki tahapan tersendiri yang harus diikuti sesuai ketentuan konstitusional.
Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, berikut adalah tahapan yang harus dilakukan:
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden
- Kedua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden
- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi
Respons Ketua MPR terhadap Pengunduran Diri
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, memberikan respons yang tegas terhadap isu pengunduran diri Gibran. Muzani menegaskan bahwa dirinya sama sekali belum menerima informasi resmi maupun berkas fisik terkait surat pengunduran diri tersebut. “Saya belum dengar, saya belum lihat,” ucap Muzani usai menghadiri acara di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 11 November 2026.
Muzani menjelaskan bahwa MPR belum dapat mengambil sikap, langkah kelembagaan, ataupun proses mekanisme konstitusional apapun terkait dinamika yang sedang bergulir karena keabsahan dan wujud surat dari Gibran belum sampai ke mejanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media dan tokoh partai telah mengkonfirmasi pengunduran diri, proses formal masih harus menunggu surat resmi diterima oleh lembaga yang berwenang.
Pengunduran diri Gibran merupakan peristiwa penting dalam sejarah perpolitikan Indonesia yang akan memicu serangkaian proses konstitusional untuk menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden berikutnya. Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, Presiden Prabowo akan memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR, dan selanjutnya MPR akan mengadakan sidang paripurna dalam jangka waktu maksimal 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru.
About the Author
