Warga Tiga Kelurahan di Pekanbaru Keluhkan Drainase dan Jalan, Arwinda Gusmalina Siap Kawal Aspirasi
Inforiau – 12 November 2026 | Warga Tiga Kelurahan di Pekanbaru Keluhkan Drainase dan Jalan Arwinda Gusmalina Siap Kawal Aspirasi. Persoalan itu mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hj. Arwinda Gusmalina, S.T., di Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Tangkerang Timur. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan kebutuhan yang dinilai mendesak, mulai dari pembangunan saluran air, perbaikan jalan lingkungan, hingga bantuan perlengkapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Reses menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat. Arwinda menilai, aspirasi dari tingkat kelurahan harus masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, persoalan sehari-hari seperti jalan rusak dan drainase tersumbat tidak bisa dipandang sebagai perkara kecil karena berdampak pada mobilitas, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Drainase dan Jalan Jadi Kebutuhan Mendasar
Arwinda menyebut, drainase dan jalan lingkungan merupakan infrastruktur dasar yang berkaitan erat dengan kehidupan warga. Akses jalan yang layak dibutuhkan untuk mendukung pergerakan orang dan barang, sementara saluran air yang berfungsi baik diperlukan untuk mengurangi risiko genangan saat curah hujan tinggi. Karena itu, ia mendorong pemerintah kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menempatkan usulan warga dalam prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
“Melalui reses ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kita tampung dan perjuangkan agar bisa menjadi perhatian pemerintah kota,” ujar Arwinda kepada awak media, Rabu (11/10/2026).
Ia menambahkan, perbaikan drainase tidak cukup hanya dilakukan secara tambal sulam. Diperlukan pemetaan titik rawan genangan, pengecekan kapasitas saluran, serta koordinasi lintas OPD agar penanganan jalan dan saluran air berjalan terpadu. Menurutnya, warga membutuhkan akses jalan yang layak dan saluran air yang berfungsi dengan baik, bukan sekadar janji program.
Posyandu dan Enam Bidang SPM
Selain infrastruktur, warga tiga kelurahan itu meminta bantuan perlengkapan Posyandu. Arwinda menilai permintaan tersebut relevan dengan transformasi Posyandu yang kini memiliki peran lebih luas melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu diarahkan menjadi wadah pelayanan terpadu yang mengintegrasikan sejumlah bidang layanan.
- Kesehatan, mendukung pelayanan sepanjang siklus hidup dari ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia.
- Pendidikan, mencakup edukasi keluarga, penyuluhan, pencegahan anak putus sekolah, dan dukungan pendidikan anak usia dini.
- Pekerjaan umum, berkaitan dengan fasilitasi akses air minum layak, sanitasi, dan drainase.
- Perumahan rakyat, mencakup pendataan rumah tidak layak huni dan jamban sehat.
- Trantibumlinmas, meliputi edukasi keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
- Sosial, terkait fasilitasi bantuan sosial dan perlindungan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin ekstrem.
“Posyandu sekarang bukan hanya berbicara tentang penimbangan balita atau pelayanan kesehatan saja. Ada enam bidang SPM yang harus didukung melalui Posyandu. Artinya, tanggung jawab dan perannya semakin luas. Pemerintah jangan hanya memberikan tugas dan menuntut kader menjalankan program, tetapi sarana dan prasarananya juga harus disiapkan,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Pekanbaru melalui OPD terkait melakukan pemetaan kebutuhan Posyandu di setiap kelurahan. Dengan pemetaan itu, bantuan perlengkapan dan fasilitas dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Kader di lapangan juga membutuhkan dukungan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar berjalan.
DPRD Diminta Mengawal Tindak Lanjut
Sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Pekanbaru, Arwinda menegaskan bahwa aspirasi reses tidak boleh berhenti sebagai catatan. Ia akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kota serta dinas terkait agar usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan. Menurutnya, fungsi legislatif tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga mengawal agar kebutuhan warga mendapatkan respons konkret.
Ia berharap pembangunan di Kota Pekanbaru semakin memperhatikan kebutuhan hingga tingkat kelurahan. Program pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek berskala besar, tetapi juga menyentuh persoalan sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, hasil reses dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Bagi warga, pertemuan itu menjadi harapan baru agar keluhan drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas Posyandu tidak berulang setiap tahun. Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pemerintah kota. Aspirasi yang telah disampaikan dalam reses perlu dijawab melalui skema anggaran, jadwal penanganan, dan koordinasi yang jelas. Jika tidak, keluhan yang sama berpotensi kembali muncul pada forum-forum berikutnya.
Editor: Sukri Mustakim
About the Author
