Perda Tanah Ulayat Riau Masuk Tahap Pengaturan, Pansus DPRD Bakal Panggil Perusahaan di Atas Tanah Adat

Inforiau – 12 November 2026 | PEKANBARU — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat di DPRD Riau resmi memasuki babak krusial. Dalam perkembangan terbaru, Perda Tanah Ulayat Riau Masuk Tahap Pengaturan Perusahaan di Atas Tanah Adat Bakal Dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) guna mengurai simpul persoalan status dan penguasaan lahan yang selama ini menjadi sumber ketegangan di lapangan.

Langkah tersebut dinilai menjadi pintu masuk penting untuk memperjelas hubungan antara hak masyarakat adat dan hak atas tanah yang sebelumnya telah diberikan pemerintah kepada sejumlah perusahaan. Selama bertahun-tahun, tumpang tindih klaim antara wilayah adat dan izin usaha menjadi persoalan yang sulit diselesaikan karena tidak ada landasan hukum daerah yang tegas.

Sebelum sampai pada tahap pemanggilan korporasi, Pansus telah menyerap aspirasi berbagai komunitas adat dari kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Keterangan faktual dari masyarakat adat itu diklaim akan menjadi bahan utama penyempurnaan substansi Ranperda, sehingga regulasi yang lahir tidak berhenti sebagai aturan normatif semata.

Pansus Gandeng BPN dan BPKAD

Anggota Pansus Ranperda Tanah Ulayat DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, menyatakan bahwa pemanggilan perusahaan akan dilakukan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Ini dilakukan untuk memperjelas kedudukan tanah ulayat, termasuk hubungan antara hak masyarakat adat dengan hak-hak atas tanah yang sebelumnya telah diberikan pemerintah kepada perusahaan,” kata Edi Basri, Rabu (11/11/2026).

Politikus Partai Gerindra itu merinci sejumlah hal yang akan dimintai penjelasan dari instansi terkait, antara lain:

Status, penguasaan, dan pengelolaan tanah yang berada di wilayah klaim tanah ulayat.
Lahan dengan status Hak Pengelolaan Lainnya (HPL) yang selama ini menjadi pintu masuk investasi.
Kawasan hutan yang beririsan dengan permukiman dan wilayah adat.
Kedudukan hak masyarakat adat dalam setiap perizinan yang telah diterbitkan pemerintah.

Perpanjangan HGU Harus Libatkan Masyarakat Adat

Salah satu substansi yang menjadi perhatian utama Pansus adalah keterlibatan masyarakat adat dalam proses perpanjangan maupun perubahan hak atas tanah. Edi Basri menegaskan, perusahaan yang telah mengantongi hak dari pemerintah — seperti Hak Guna Usaha (HGU), HPL, maupun bentuk hak lainnya — diharapkan melibatkan penguasa wilayah atau masyarakat adat ketika memasuki masa transisi, perpanjangan, maupun perubahan hak.

“Perusahaan yang telah mengantongi hak dari pemerintah nantinya diharapkan melibatkan penguasa wilayah atau masyarakat adat yang berada di atas tanah ulayat ketika memasuki masa transisi, perpanjangan, maupun perubahan hak,” ujarnya.

Bupati dan Wali Kota Diminta Siapkan Anggaran

Selain menyasar perusahaan, Pansus mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengambil peran lebih aktif dalam proses pengakuan serta pengadministrasian tanah ulayat. Edi meminta seluruh bupati dan wali kota di Riau tidak sekadar menunggu proses berjalan, tetapi menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan administrasi tanah ulayat.

“Seluruh bupati dan wali kota di Riau diminta tidak hanya menunggu proses berjalan, tetapi ikut menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan administrasi tanah ulayat,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga diharapkan membentuk tim khusus untuk mempercepat pemenuhan persyaratan dan tahapan pengadministrasian tanah ulayat. Dukungan tersebut dinilai sangat penting karena proses pengakuan tanah ulayat membutuhkan data faktual, kelengkapan administrasi, serta koordinasi lintas instansi yang tidak bisa dikerjakan secara parsial.

Tantangan Terbesar Ada di Lapangan

Edi Basri mengakui, tantangan terbesar bukan sekadar menyusun pasal demi pasal dalam Ranperda. Persoalan sesungguhnya adalah memastikan aturan tersebut dapat diterapkan, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan yang sudah lama menguasai atau memanfaatkan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat.

Karena itu, pemanggilan perusahaan dan instansi terkait menjadi tahapan penting untuk menguji sejauh mana regulasi yang sedang disusun mampu menjembatani kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ia berharap Ranperda tersebut kelak menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian terhadap keberadaan tanah ulayat sekaligus memperjelas posisi masyarakat adat di tengah derasnya arus investasi di Provinsi Riau.

Meski demikian, publik tentu akan menunggu apakah Perda Tanah Ulayat Riau yang tengah digodok benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat adat, atau justru kembali berhenti sebagai dokumen resmi tanpa daya paksa. Pengakuan tanah ulayat jangan sampai hanya berhenti di atas kertas, sementara masyarakat adat tetap kesulitan memperjuangkan hak atas wilayah leluhurnya. Ujian sesungguhnya baru dimulai ketika perusahaan-perusahaan itu dipanggil dan diminta menjelaskan kedudukannya di atas tanah adat.

Editor: Sukri Mustakim