Konsumsi Pertalite Melonjak, Bahlil Siapkan Opsi Tambah Kuota Bahan Bakar Tahun Ini
Inforiau – 23 Oktober 2026 | Pemerintah tengah menimbang langkah penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite menyusul lonjakan konsumsi yang terjadi sepanjang tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan penghitungan dan pengkajian mendalam terhadap proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise nanti pada akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada kenaikan,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10/2026).
Menurut Bahlil, kenaikan konsumsi bahan bakar bersubsidi ini tidak terlepas dari fenomena perpindahan konsumsi masyarakat. Banyak pengguna yang sebelumnya mengisi bensin nonsubsidi RON 92 alias Pertamax kini beralih ke RON 90 alias Pertalite. Pergeseran ini membuat tekanan terhadap kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) semakin besar.
Pergeseran Konsumsi Masyarakat
Fenomena shifting konsumsi dari Pertamax ke Pertalite menjadi perhatian serius pemerintah. Ketika daya beli masyarakat melemah, pilihan jatuh pada bahan bakar yang lebih murah. Kondisi ini pada akhirnya membebani kuota subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Pemerintah menilai perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Penambahan kuota tidak bisa dilakukan secara gegabah karena menyangkut beban anggaran negara. Oleh karena itu, kajian menyeluruh akan dilakukan sebelum keputusan final diambil pada akhir bulan ini.
Kelangkaan BBM di Berbagai Daerah
Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar masih terjadi di sejumlah wilayah. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan yang kerap dijumpai. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk semakin cermat memilih kendaraan yang hemat bahan bakar.
Sejumlah produsen otomotif pun menawarkan kendaraan dengan teknologi efisiensi. Teknologi seperti PGM-FI, enhanced Smart Power (eSP), hingga Idling Stop System (ISS) diklaim mampu menekan konsumsi bahan bakar harian. Pemilihan kendaraan sesuai kebutuhan serta perawatan rutin dinilai turut berperan menjaga efisiensi.
Persoalan di Sektor Hilir
Selain persoalan kuota, penyaluran bahan bakar juga menghadapi tantangan lain. Di Jambi, aparat kepolisian mengungkap komplotan pencuri minyak yang membobol pipa Pertamina di kawasan Jalan Surya Dharma, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru. Tiga tersangka, yakni SH alias Selamet, DWW, dan M alias Mis, berhasil diamankan setelah penyelidikan intensif.
Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Ipda Bambang Rikhani menyebut pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Pertamina EP Field Jambi. Peristiwa pembobolan pipa diketahui pada Senin (3/8/2026) ketika warga melaporkan adanya minyak yang mengalir ke saluran drainase. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap infrastruktur bahan bakar perlu terus diperkuat.
Dampak Global Kenaikan Harga Energi
Tekanan energi juga dirasakan di mancanegara. Di Italia selatan, aksi mogok sopir truk akibat kenaikan harga solar meluas dan menutup jalan raya serta Pelabuhan Napoli. Akibatnya, distribusi barang terhambat dan rak supermarket mulai kosong. Para sopir menuntut penyesuaian tarif angkutan agar seimbang dengan biaya operasional yang membengkak.
Menteri Transportasi Italia Matteo Salvini menyatakan pemerintah siap membuka dialog dan mempercepat pencairan dana bantuan. Pertemuan dengan asosiasi industri angkutan pun dijadwalkan untuk mencari jalan keluar.
Langkah ke Depan
Bagi Indonesia, persoalan kuota Pertalite menjadi ujian keseimbangan antara melindungi daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan anggaran. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sehingga penyaluran bahan bakar bersubsidi tetap adil dan berkelanjutan.
Pengkajian yang tengah berjalan akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Masyarakat pun menantikan kepastian agar pasokan bahan bakar tetap lancar tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
