Laboratorium Lingkungan Terakreditasi, DLH Kuansing Bidik PAD Setengah Miliar Rupiah
Inforiau – 16 November 2026 | Kabar penting datang dari Telukkuantan: Laboratorium Lingkungan Terakreditasi DLH Kuansing Bidik Potensi PAD Setengah Miliar Rupiah dari layanan pengujian limbah. Status akreditasi tersebut membuat UPTD Laboratorium Lingkungan di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, siap melayani masyarakat dan dunia usaha. Plt Kepala DLH Kuansing Dody Fitrawan mengatakan laboratorium lingkungan sudah terakreditasi dan Insya Allah sudah bisa melakukan pengujian. Ia menyampaikan keterangan itu di Telukkuantan, Senin (16/11).
Dody mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi. Menurutnya, keberadaan laboratorium lingkungan memiliki peran penting sebagai fasilitas dan fondasi ilmiah dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Ia menilai akreditasi menjadi pijakan agar layanan pengujian dapat berjalan lebih terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan daerah.
Sejalan dengan itu, keberadaan fasilitas ini juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kuansing. Dody menyebut potensi tersebut perlu dibidik secara maksimal. “Dari fasilitas Labor Lingkungan ini, ada potensi PAD yang kita bidik. Jika ini berjalan maksimal, PAD-nya juga maksimal,” ujar Dody.
Plt Kepala UPTD Labor Lingkungan Irham Hasan menyatakan proses akreditasi berlangsung selama satu tahun. Menurutnya, capaian itu bukan titik akhir, melainkan pintu masuk bagi laboratorium untuk menjadi pusat rujukan pengujian limbah di Kuansing. Ke depan, laboratorium ini diharapkan mampu melayani kebutuhan pengujian limbah dari berbagai sektor di daerah.
Irham menjelaskan, target layanan laboratorium mencakup berbagai pihak yang menghasilkan limbah. Ia menyebut perusahaan seperti pabrik kelapa sawit (PKS), rumah sakit, klinik, hingga setiap badan usaha yang menghasilkan limbah perlu menguji limbahnya ke laboratorium. “Target kita adalah perusahaan seperti PKS, rumah sakit, klinik atau setiap badan usaha yang menghasilkan limbah, supaya menguji limbahnya ke labor,” kata Irham.
Dengan cakupan layanan tersebut, UPTD Labor Lingkungan menargetkan potensi PAD yang cukup besar. Jika berjalan maksimal, potensi PAD yang akan didapat sekitar Rp500 juta lebih. Irham menyebut potensi itu berasal dari jasa parameter yang diuji dan nilainya lebih setengah miliar. Karena itu, ia berharap semua pihak memberikan dukungan agar target tersebut dapat terwujud.
Harapan lain datang dari kebijakan pemerintah daerah. Irham berharap ada kebijakan yang mendorong pengujian laboratorium di Kuansing tidak keluar daerah. “Potensi PAD itu dari jasa parameter yang diuji dan nilainya lebih setengah miliar. Karena itu, kita berharap ada kebijakan pemerintah agar uji labor di Kuansing, tidak keluar daerah,” kata Irham.
Bagi DLH Kuansing, akreditasi laboratorium menjadi penanda penting bahwa fasilitas pengujian memiliki prosedur dan kompetensi yang diakui. Keberadaan laboratorium lingkungan terakreditasi tidak hanya mendukung pengawasan kualitas lingkungan, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi daerah. Layanan pengujian yang tersedia di dalam daerah dapat mempermudah badan usaha memenuhi kewajiban lingkungan tanpa harus mengirim sampel ke luar wilayah.
Potensi PAD setengah miliar rupiah itu tidak datang secara otomatis. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, mutu layanan, serta kepercayaan pengguna jasa. Dukungan regulasi daerah juga menjadi faktor penting agar laboratorium milik pemerintah ini dapat bersaing dengan laboratorium lain dan menjadi pilihan utama bagi perusahaan di Kuansing.
Selain itu, laboratorium lingkungan berperan dalam memperkuat data dan informasi lingkungan. Hasil pengujian yang kredibel dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan, pengawasan pencemaran, dan pembinaan bagi dunia usaha. Dengan demikian, akreditasi bukan hanya soal status administratif, tetapi juga tentang kualitas perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi.
Ke depan, keberhasilan UPTD Labor Lingkungan akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Jika target pengujian dapat dipenuhi, potensi PAD lebih dari Rp500 juta bukan sekadar angka, melainkan peluang nyata untuk memperkuat layanan publik sekaligus menjaga lingkungan. Langkah DLH Kuansing membidik potensi PAD melalui laboratorium terakreditasi patut diapresiasi sebagai upaya menggabungkan kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan.
Editor: Sukri Mustakim
