Penilaian Adipura 2026 di Pekanbaru: 15 Kecamatan Disasar, Pemilahan Sampah Jadi Kunci
Inforiau – 17 November 2026 | PEKANBARU — Penilaian Adipura 2026 di Pekanbaru Sasar 15 Kecamatan Ini yang Dicari Tim KLH menjadi perhatian karena pendekatannya tidak lagi sekadar menilai kebersihan visual kota. Tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup kini menekankan pengelolaan sampah dari sumbernya, terutama pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, serta kesiapan fasilitas publik dan kawasan perairan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan perubahan mekanisme itu membuat daerah harus menyiapkan sistem yang berjalan sehari-hari, bukan hanya tampilan sesaat menjelang kunjungan penilai. Menurutnya, tim akan melihat langsung praktik pengelolaan sampah di tengah masyarakat, mulai dari permukiman hingga ruang publik.
“Yang paling penting itu bagaimana masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah. Kemudian sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, termasuk perairan terbuka seperti sungai dan parit, juga menjadi item tersendiri dalam penilaian,” ujar Reza kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
15 Kecamatan Masuk Wilayah Peninjauan
Reza menjelaskan, peninjauan mencakup seluruh 15 kecamatan di Pekanbaru. Namun, lokasi spesifik yang dikunjungi sepenuhnya menjadi kewenangan tim penilai. DLHK tidak dapat mengarahkan atau menentukan titik mana yang akan diperiksa karena tim telah memiliki daftar item yang harus dilihat.
“Semua kecamatan, ada 15 kecamatan. Tetapi titik lokasinya mereka yang menentukan. Kita tidak bisa mengarahkan karena mereka sudah memiliki item-item yang harus dilihat. Bahkan, kunjungannya juga bersifat sporadis,” jelasnya.
Pada hari pertama penilaian, Senin (16/11/2026), tim melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi di wilayah Rumbai, termasuk Tempat Pemrosesan Akhir sampah di kawasan itu. DLHK selanjutnya mengikuti agenda peninjauan sesuai lokasi yang ditentukan tim.
Pemilahan Sampah dan Fasilitas Publik Jadi Fokus
Dalam penilaian tahun ini, sejumlah objek menjadi perhatian karena mencerminkan keberlanjutan pengelolaan sampah. Selain rumah tangga, tim menilai sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, serta perairan terbuka seperti sungai dan parit. Aspek ini menunjukkan bahwa Adipura tidak hanya berbicara soal sampah yang diangkut, tetapi juga bagaimana sampah dikurangi dan dipilah sejak awal.
- Pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga.
- Pengelolaan sampah di sekolah dan puskesmas.
- Kebersihan pasar, terminal, dan pelabuhan.
- Kondisi perairan terbuka, termasuk sungai dan parit.
- Kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran daerah.
Sosialisasi ke Camat, Lurah, dan LPS
Sebelum penilaian berlangsung, DLHK Pekanbaru telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kecamatan. Sosialisasi melibatkan camat, lurah, serta Lembaga Pengelola Sampah untuk memastikan kesiapan lingkungan masing-masing wilayah. Reza menyebut sosialisasi mengenai perubahan mekanisme penilaian telah dilakukan sejak awal tahun.
Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta mengoptimalkan kegiatan kebersihan, termasuk gotong royong dan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Menurut Reza, kesiapan tidak boleh bersifat temporer karena kebersihan merupakan kewajiban bersama.
“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh camat, lurah dan LPS bahwa penilaian tahun ini berbeda. Jadi, kita minta mereka memaksimalkan apa yang ada di lingkungan masing-masing. Bukan hanya ketika tim Adipura datang, tetapi memang sudah menjadi kewajiban bersama,” katanya.
LPS di 83 Kelurahan Jadi Instrumen Penting
Dalam persiapan tersebut, keberadaan LPS di 83 kelurahan menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mendukung pengelolaan sampah di Pekanbaru. Lembaga ini tidak hanya berperan mengangkut sampah dari kawasan permukiman, tetapi juga didorong mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibawa ke tempat pemrosesan.
Reza mengatakan sebagian LPS telah menjalankan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah, termasuk pengelolaan sampah organik. Namun, ia mengakui pelaksanaannya belum merata di seluruh kelurahan. Kendati demikian, secara garis besar kegiatan itu sudah berjalan dan persentasenya cukup tinggi.
“Memang belum semua LPS melaksanakan pemilahan dan pengolahan, tetapi secara garis besar sudah berjalan dan persentasenya cukup tinggi. Ini salah satu yang kami harapkan dapat menjadi poin dalam penilaian Adipura,” ungkapnya.
DLHK juga telah menyampaikan keberadaan LPS yang tersebar di 83 kelurahan kepada tim penilai. Meski begitu, DLHK tidak mengetahui LPS mana yang akan dikunjungi karena seluruh penentuan lokasi berada di tangan tim kementerian.
Berawal dari Swakelola pada 2025
Sistem LPS mulai diberdayakan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Juli 2025, setelah pemerintah kota beralih dari pola kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga menuju pengelolaan secara swakelola. Dalam sistem tersebut, LPS menangani pengangkutan sampah di kawasan permukiman dan jalan lingkungan.
Keberadaan 83 LPS juga menjadi salah satu model pengelolaan sampah yang dipelajari daerah lain. Pada Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kunjungan untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah berbasis LPS di Pekanbaru.
Harapan agar Kesadaran Berkelanjutan
Perubahan pendekatan penilaian Adipura sejalan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang memperkuat evaluasi pengelolaan sampah secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya melihat kondisi kebersihan kota secara kasatmata, tetapi juga memperhitungkan pengurangan sampah dari sumber, kapasitas fasilitas pengelolaan, sumber daya manusia, hingga dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.
Dengan demikian, keberadaan LPS, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan sampah di fasilitas publik menjadi bagian penting yang perlu diperkuat. Keberhasilan menjaga kebersihan kota tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengangkut sampah, tetapi juga bagaimana sampah dikurangi dan dikelola sejak dari sumbernya.
Reza berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat dapat terlihat dalam penilaian tahun ini. Namun, ia menegaskan kesadaran menjaga kebersihan harus tetap berjalan secara berkelanjutan, terlepas dari ada atau tidaknya Penilaian Adipura 2026. Bagi Pekanbaru, momentum penilaian seharusnya menjadi penguat kebiasaan baik, bukan sekadar agenda seremonial.
Editor: Alwira Fanzary
