Pemkab Kepulauan Meranti Dukung Polres Berantas Jaringan Narkoba Lintas Negara, 20 Kg Sabu Dimusnahkan
Inforiau – 17 November 2026 | Langkah Pemkab Kepulauan Meranti Dukung Polres Berantas Jaringan Narkoba Lintas Negara terlihat dari apresiasi yang diberikan kepada jajaran kepolisian dan aparat penegak hukum atas pengungkapan peredaran narkotika dari luar negeri. Penghargaan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, dalam konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti di Mapolres Kepulauan Meranti, Senin, 16 November 2026. Pemerintah daerah menilai keberhasilan tersebut bukan hanya tindakan penegakan hukum, tetapi juga penyelamatan warga, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan zat terlarang.
Dalam kegiatan itu, aparat memusnahkan barang bukti tahap kedua berupa 11 kilogram sabu dan 63 cartridge mengandung etomidate. Sebelumnya, pada Kamis, 22 Oktober 2026, petugas telah memusnahkan 9 kilogram sabu dari rangkaian perkara yang sama. Dengan demikian, total sabu yang disita dalam pengungkapan ini mencapai 20 kilogram. Angka tersebut menunjukkan skala peredaran yang cukup besar dan menuntut kerja sama lintas instansi agar jalur masuk barang haram dapat dipersempit.
| Barang bukti | Rincian | Keterangan |
|---|---|---|
| Sabu tahap pertama | 9 kilogram | Dimusnahkan pada 22 Oktober 2026 |
| Sabu tahap kedua | 11 kilogram | Dimusnahkan pada 16 November 2026 |
| Total sabu | 20 kilogram | Hasil rangkaian perkara yang sama |
| Cartridge etomidate | 63 cartridge | Dimusnahkan bersama barang bukti tahap kedua |
Sudandri menilai keberhasilan ini berdampak langsung pada penyelamatan masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari gugusan pulau memiliki banyak jalur perairan yang rentan dimanfaatkan sebagai pintu masuk barang haram dari luar negeri. Karena itu, pengawasan di wilayah pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan berbagai pihak.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran aparat penegak hukum serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengungkap, menangani, dan menindak tindak pidana narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, keluarga, dan seluruh lapisan warga.
Pengawasan bersama dinilai mampu mempersempit ruang gerak para pengedar di wilayah pesisir. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, instansi terkait, serta masyarakat harus terus diperkuat. Selain itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkoba.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, SIK, memaparkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil penelusuran Satresnarkoba dalam memetakan jalur penyelundupan lintas negara. Dari penyelidikan tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka yang memiliki peran berbeda. Keempat tersangka diduga bertugas sebagai kurir darat, pemantau pergerakan petugas di lapangan, pengendali operasi, serta kurir yang melintasi jalur laut.
- Kurir darat diduga mengangkut barang dari titik tertentu menuju lokasi penyerahan.
- Pemantau bertugas memantau pergerakan petugas di lapangan.
- Pengendali operasi mengatur alur pengiriman dan komunikasi antarpelaku.
- Kurir laut berperan melintasi jalur perairan yang dianggap rawan.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk memburu pemasok utama dan membongkar jaringan di atasnya. Kapolres menegaskan komitmen jajarannya bahwa tidak ada ruang bagi pelaku peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Ia juga menyatakan bahwa penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ricky Makado, SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Tofri, SH, perwakilan Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitonga, SH, serta Danposal Selatpanjang, Letda Laut (P) Hadi Ismanto. Kehadiran sejumlah pihak tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara narkotika membutuhkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, TNI, dan pemerintah daerah.
Dari sisi pencegahan, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong sosialisasi bahaya narkotika hingga tingkat desa dan kelurahan. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan begitu, upaya penindakan yang dilakukan aparat dapat berjalan seiring dengan penguatan deteksi dini di lingkungan masyarakat.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa pemberantasan narkotika lintas negara bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang menyangkut masa depan generasi muda. Keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti perlu dilanjutkan dengan penguatan sinergi, pengawasan wilayah pesisir, serta edukasi masyarakat agar ruang gerak jaringan narkoba semakin sempit.
Editor: Alwira Fanzary
