Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti Sepakati Proyeksi Anggaran Daerah 2027 Sebesar Rp1 068 Triliun, Fokus Pertanian hingga Pengentasan Kemiskinan
Inforiau – 17 November 2026 | Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti Sepakati Proyeksi Anggaran Daerah 2027 Sebesar Rp1 068 Triliun dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026). Kesepakatan itu ditandai penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang menjadi acuan awal bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, hadir langsung bersama pimpinan dan anggota legislatif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menyepakati total proyeksi APBD murni 2027 sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun. Target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.065.413.121.980. Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar. Sementara itu, alokasi belanja daerah dirancang menyentuh angka Rp1.068.013.121.980.
Arah Anggaran Daerah 2027
Rincian proyeksi fiskal tersebut memperlihatkan keseimbangan antara target pendapatan, kebutuhan belanja, dan rencana penutupan defisit. Berikut komposisi utama yang dibacakan dalam rapat paripurna:
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Target pendapatan | Rp1.065.413.121.980 |
| PAD | Rp185.536.761.562 |
| Pendapatan transfer | Rp879.876.360.418 |
| Belanja daerah | Rp1.068.013.121.980 |
| Defisit | Rp2.600.000.000 |
| Pembiayaan netto | Rp2.600.000.000 |
Komposisi pendapatan dan belanja itu memunculkan proyeksi defisit Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar. Defisit direncanakan tertutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nominal serupa, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil. Dengan demikian, pembiayaan netto berada di angka Rp2,6 miliar.
Bupati Asmar memaparkan bahwa penyusunan arah kebijakan anggaran tahun mendatang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta program prioritas pemerintah provinsi dan pusat. Ada tiga fokus utama yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan warga di wilayah pesisir tersebut.
- Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan komoditas unggulan lokal guna mendongkrak produktivitas warga.
- Peningkatan kualitas layanan publik dengan memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Pengurangan kesenjangan sosial serta penanggulangan kemiskinan melalui penguatan jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran.
Asmar menegaskan seluruh program harus berjalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. “Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asmar dalam sambutannya.
Mantan perwira Polri itu mengapresiasi jajaran legislatif atas dinamika pembahasan dan masukan selama rapat kerja. Menurutnya, penandatanganan KUA-PPAS adalah pijakan awal sebelum masuk tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Ia menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai pagu dan indikator kinerja yang telah disetujui.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, SH MSi, menjelaskan agenda paripurna merujuk pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 serta Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (6). Hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan serta pembahasan Rancangan APBD sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
Penetapan KUA-PPAS ini menjadi penanda bahwa arah kebijakan anggaran Kepulauan Meranti pada 2027 telah memiliki kerangka fiskal yang disepakati bersama. Fokus pada pertanian, pemerataan layanan dasar, dan pengentasan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada dokumen, tetapi diterjemahkan ke dalam program yang terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Tahap berikutnya adalah penyusunan RKA-SKPD, pembahasan Rancangan APBD, hingga pengesahan menjadi peraturan daerah. Publik pun menantikan agar setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kesejahteraan warga.
Editor: Sukri Mustakim
