Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad Disebut Jadi Korban Kasus Dugaan Penyadapan Listyo Sigit dkk
JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap bahwa jurnalis Najwa Shihab dan artis Raffi Ahmad termasuk di antara korban dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Selain keduanya, Nagita Slavina dan jurnalis Alfito Deannova juga disebut menjadi sasaran.
Bareskrim Benarkan Nama-Nama Korban
Konfirmasi itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto kepada wartawan, Senin (16/11/2026). Ia menyebut nama-nama tersebut dengan inisial.
“Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” ujar Suhermanto.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, maupun Alfito Deannova terkait temuan penyidik tersebut.
Sasaran Diduga Luas, Bukan Berarti Terlibat Pidana
Nama-nama publik figur itu menambah panjang daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, serta tokoh politik. Daftar itu juga mencakup gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, hingga mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Menurutnya, daftar itu tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
Empat Tersangka dan Dugaan Peran Masing-Masing
Kasus ini mencuat pada 3 November 2026, saat Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka: Listyo Sigit Prabowo, yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan; Irjen Ahrie Sonta Nasution; dan Irjen Eko Hadi Santoso. Belakangan, penyidik menetapkan tersangka keempat, yakni mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Menurut penyidik, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan jejak log pada sistem penyadapan kepolisian pada Oktober 2026.
Dalam rapat dengan Komisi III, Kapolri menguraikan dugaan peran keempat tersangka:
- Listyo Sigit diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun lewat WhatsApp, sekaligus menjadi penerima akhir hasil sadapan (end user).
- Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim, diduga meneruskan perintah kepada operator. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp berisi perintah penyadapan.
- Slamet Uliandi diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian hasil sadapan.
- Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan dan melaporkan hasilnya.
Para tersangka dijerat Pasal 258 juncto Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Delapan saksi di antaranya mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pihak Tersangka Belum Bersuara
Hingga kini, Listyo Sigit belum menyampaikan tanggapan terbuka atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Permintaan konfirmasi wartawan melalui nomor pribadinya tidak berbalas.
Sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Pengamat kepolisian Muradi menilai status end user yang disematkan kepada Listyo masih terlalu dini dan harus dibuktikan secara hukum. Ia juga menekankan bahwa hak tersangka untuk membela diri harus tetap diakomodasi oleh penyidik maupun media.
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak kepolisian mengusut tuntas rantai perintah dalam kasus ini. Menurut YLBHI, penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah, jika terbukti, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang.
Mantan Presiden Joko Widodo, yang pernah memiliki Listyo sebagai ajudan, enggan berkomentar banyak. Ia menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.
Kesimpulan
Terungkapnya nama Najwa Shihab, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Alfito Deannova sebagai korban menunjukkan bahwa sasaran dugaan penyadapan ilegal ini tidak terbatas pada pejabat negara, tetapi juga menjangkau jurnalis dan publik figur. Kasus yang menjerat Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi Polri ini masih dalam tahap penyidikan, dan seluruh tuduhan masih berstatus dugaan hingga dibuktikan di pengadilan. Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum, termasuk penjelasan dari pihak tersangka yang hingga kini belum terdengar.
Editor: Ahmad Syafwan
