DPRD Pekanbaru Desak Pengawasan Beras SPHP Diperketat, Waspadai Manipulasi Harga dan Isi Kemasan
Inforiau – 17 November 2026 | Komisi II DPRD Pekanbaru menegaskan pentingnya langkah DPRD Pekanbaru Minta Pengawasan Beras SPHP Diperketat Waspadai Permainan Harga dan Isi Kemasan. Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran terhadap potensi praktik curang dalam distribusi beras subsidi yang dapat merugikan masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, menilai keberadaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual melalui warung-warung merupakan langkah positif pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan. Namun, ia menekankan bahwa distribusi beras tersebut harus tetap diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan Perum Bulog.
“Masyarakat tentu sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah ada bantuan beras murah, beras SPHP yang mungkin sudah tersedia di warung-warung dan dijual sesuai ketentuan Bulog. Ini tentu kita apresiasi, tetapi tetap perlu ada pengawasan,” ujar Zainal kepada awak media di DPRD Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).
Pengawasan menjadi semakin penting karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Praktik yang menyimpang dalam distribusi maupun penjualan beras subsidi dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain:
- Penjualan beras SPHP di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
- Penggantian isi kemasan dengan beras kualitas rendah atau jenis lain.
- Pengurangan takaran atau berat bersih dari yang seharusnya.
- Penyaluran beras SPHP kepada pihak yang tidak berhak.
Zainal juga menyambut baik kondisi ketersediaan beras nasional yang menurutnya semakin membaik. Ia menyebut pemerintah kini lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan beras dari produksi dalam negeri dibandingkan ketergantungan terhadap impor. Karena itu, ia berharap ketersediaan stok yang dimiliki pemerintah dapat diikuti dengan distribusi yang tepat sasaran dan harga penjualan yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, program stabilisasi pangan benar-benar mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Selain pengawasan distribusi beras SPHP, Zainal turut menyoroti rencana penyaluran barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat jalur distribusi kebutuhan pokok yang disubsidi pemerintah. Ia menyambut baik rencana tersebut karena koperasi diharapkan menjadi salah satu saluran penyaluran barang bersubsidi, termasuk beras dan minyak goreng, sehingga distribusinya lebih terarah. “Kita menyambut gembira kalau nanti Kopdes bisa beroperasi di setiap tempat. Tujuan pemerintah menyalurkan barang-barang subsidi ini melalui koperasi tentu kita dukung. Kita juga menunggu kapan koperasi ini mulai beroperasi,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan dinas dan pihak terkait agar tetap melakukan pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi. Hal tersebut untuk mencegah adanya pihak yang mengambil keuntungan pribadi dengan memainkan harga maupun penyaluran barang. Pengawasan berlapis sangat diperlukan mengingat kompleksitas rantai distribusi dari Bulog hingga ke tangan konsumen. Setiap mata rantai harus diawasi agar tidak ada celah bagi oknum nakal untuk mengambil keuntungan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penjualan beras SPHP maupun komoditas bersubsidi lainnya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan media dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Laporan dari masyarakat akan menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dan tepat.
Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, diharapkan program beras SPHP dapat berjalan sesuai tujuan mulia, yaitu menstabilkan harga dan pasokan pangan. Masyarakat pun dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau. Sinergi antara DPRD, pemerintah, Bulog, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan ini. Jika semua elemen bersatu, permainan harga dan manipulasi isi kemasan dapat dicegah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Editor: Sukri Mustakim
