Punya Tunggakan Pajak? Denda Administrasi Pajak Bisa Dihapus hingga 100 Persen
Inforiau – 18 November 2026 | Punya Tunggakan Pajak Denda Administrasi Bisa Dihapus hingga 100 Persen menjadi kabar yang dinanti sejumlah wajib pajak. Melalui kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) mengajak masyarakat di wilayahnya memanfaatkan program nasional yang berlangsung sejak 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Fasilitas ini disiapkan pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela masyarakat sekaligus menopang penguatan ekonomi nasional.
Program penghapusan Denda Administrasi Pajak ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Beleid tersebut mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Adapun aturan teknis pelaksanaannya tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Kepala Kanwil DJP Jatim I Max Darmawan mengatakan program ini memberi ruang bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban dengan beban sanksi yang lebih ringan. “Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujarnya di kantor Jalan Jagir, Surabaya, Selasa (17/11/2026).
Keringanan Bertahap, Tidak Otomatis
Max menegaskan tidak semua pemohon langsung memperoleh pembebasan denda. Kebijakan ini memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi lebih dahulu. Keringanan diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan pembayaran sebagian sanksi administrasi sesuai ketentuan program.
Karena itu, wajib pajak perlu mencermati kriteria dalam KEP-239/PJ/2026. Salah satu syarat utama adalah melunasi pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi dan/atau membayar sebagian sanksi administrasi pajak yang timbul. Dengan begitu, penghapusan denda tidak diperlakukan sebagai fasilitas otomatis, melainkan bagian dari penyelesaian kewajiban secara menyeluruh.
Ringkasan Ketentuan Program
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama program | Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) |
| Dasar hukum | PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026 |
| Periode | 8 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 |
| Manfaat | Keringanan denda hingga 100 persen sesuai ketentuan |
| Syarat utama | Melunasi pokok pajak dan/atau membayar sebagian sanksi administrasi |
Selain syarat utama tersebut, wajib pajak mesti memastikan permohonan diajukan dalam masa berlaku program. Pemenuhan dokumen dan pemahaman atas skema pembayaran bertahap juga penting agar proses pengajuan berjalan lancar. Kanwil DJP Jatim I mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas ini tetap berpijak pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Mendorong Kepatuhan Sukarela
Dari sisi kebijakan, program PSA merupakan instrumen untuk mendorong wajib pajak lebih aktif menuntaskan kewajibannya. Beban sanksi yang lebih ringan diharapkan mengurangi hambatan administratif sehingga wajib pajak tidak menunda penyelesaian tunggakan. Langkah ini juga dipandang dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan karena memberikan kepastian dan ruang perbaikan bagi wajib pajak yang kooperatif.
Bagi pemerintah daerah dan pusat, kepatuhan yang meningkat berpotensi menjaga penerimaan negara. Namun, program ini bukan berarti menghapus seluruh kewajiban. Pokok pajak tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan, sedangkan penghapusan atau pengurangan sanksi diberikan secara terukur berdasarkan pemenuhan syarat. Masyarakat diimbau membaca aturan secara cermat dan berkonsultasi dengan kantor pajak terdekat bila menghadapi kendala.
Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki tunggakan perlu memanfaatkan periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027 secara bijak. Pemenuhan syarat, pelunasan pokok pajak, dan pembayaran sebagian sanksi administrasi menjadi kunci agar keringanan dapat diperoleh. Program ini tidak hanya meringankan beban denda, tetapi juga menjadi momentum menata kembali kepatuhan perpajakan secara lebih bertanggung jawab.
Editor: Sukri Mustakim
