Sekda Siak Minta OPD Tuntaskan Tunda Bayar Sebelum Belanja Modal Baru
Inforiau – 17 November 2026 | Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuntaskan kewajiban tunda bayar tahun 2024 dan 2025 sebelum merancang program maupun belanja modal baru. Instruksi Lunasi Tunda Bayar 2024 dan 2025 Sekda Siak Minta OPD Tahan Belanja Modal Baru itu disampaikan saat memimpin apel pagi Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Selasa (17/11/2026), sebagai penegasan agar pengelolaan kas daerah lebih disiplin dan terukur.
Dalam apel tersebut, Mahadar menegaskan bahwa peringatan rutin setiap tanggal 17 bukan sekadar seremoni. Momentum itu dipakai untuk mengevaluasi tanggung jawab dan pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah harus memahami bahwa pekerjaan administratif dan pelayanan publik berjalan beriringan, sehingga penyelesaian kewajiban keuangan tidak boleh tertunda hanya karena ada keinginan membuka program baru.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Mahadar meminta setiap OPD cermat mengelola kas daerah. Prioritas harus diberikan kepada kebutuhan mendesak, sementara pengajuan belanja modal perlu dilakukan secara selektif. Ia mengingatkan bahwa belanja modal yang tidak mendesak dapat memperberat beban fiskal jika kewajiban tunda bayar belum selesai. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merampungkan tanggung jawab tahun sebelumnya, bukan menambah komitmen baru.
“Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuat program baru, sementara kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah belum kita selesaikan,” tegas Mahadar.
Selain soal anggaran, Mahadar menyoroti etos kerja para pegawai. Ia meminta jajaran ASN menunjukkan inisiatif tinggi tanpa harus menunggu perintah atau teguran atasan. Kepala OPD juga diwajibkan memberi teladan nyata bagi bawahannya. Menurutnya, kepemimpinan di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya berupa instruksi, tetapi harus terlihat melalui kedisiplinan, keteladanan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi. Ego sektoral diminta ditanggalkan agar kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Siak dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Koordinasi dinilai semakin penting karena persoalan daerah tidak bisa diselesaikan secara terpisah-pisah. Setiap OPD perlu melihat kebijakan secara utuh, bukan hanya dari kepentingan unit masing-masing.
Terkait kesejahteraan aparatur, Mahadar mengungkapkan bahwa Bupati Siak terus mengupayakan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemenuhan hak tersebut harus dibalas dengan peningkatan produktivitas. Hak dan kewajiban, menurutnya, harus berjalan seimbang. Jika kesejahteraan diperhatikan, maka kinerja, disiplin, loyalitas terhadap tugas, dan tanggung jawab juga harus lebih baik.
“Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika kita berharap kesejahteraan diperhatikan, maka tunjukkan pula kinerja, disiplin, loyalitas terhadap tugas, dan tanggung jawab yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam praktiknya, arahan tersebut menuntut OPD melakukan penataan ulang skala prioritas. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain:
- Menyelesaikan tunda bayar tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan ketentuan serta dokumen pertanggungjawaban yang tersedia.
- Menahan pengajuan belanja modal baru yang belum mendesak sampai kewajiban sebelumnya tuntas.
- Menyusun rencana belanja berdasarkan kebutuhan pelayanan publik, bukan sekadar keinginan menambah program.
- Memperkuat koordinasi antara OPD, TAPD, dan bagian keuangan daerah agar arus kas tetap terkendali.
- Meningkatkan disiplin ASN dan keteladanan kepala OPD dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Langkah ini relevan dengan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan kehati-hatian. Tunda bayar merupakan kewajiban yang harus diselesaikan karena menyangkut kepercayaan mitra kerja dan kelancaran layanan. Jika kewajiban tersebut dibiarkan menumpuk, ruang fiskal pemerintah daerah bisa semakin sempit. Dampaknya bukan hanya pada administrasi keuangan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah membiayai program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, permintaan menahan belanja modal baru bukan berarti pemerintah daerah berhenti membangun. Kebijakan itu lebih tepat dipahami sebagai upaya menjaga urutan prioritas. Belanja yang memiliki nilai strategis dan mendesak tetap dapat dijalankan, asalkan perencanaannya matang dan tidak mengabaikan kewajiban yang belum selesai. Dengan demikian, disiplin anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Mahadar juga mengingatkan bahwa kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Siak harus segera diterjemahkan ke dalam program nyata. OPD tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Setiap program perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sasaran penerima manfaat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang rapi. Jika seluruh perangkat daerah bergerak dengan arah yang sama, efisiensi anggaran dapat berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Dengan arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan penyelesaian tunda bayar sebagai pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Penataan prioritas belanja, penguatan disiplin ASN, dan koordinasi lintas OPD menjadi satu paket kebijakan yang saling terkait. Keberhasilan langkah ini akan bergantung pada konsistensi setiap instansi dalam menjalankan instruksi, bukan hanya pada saat apel, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehari-hari.
Pada akhirnya, permintaan Sekda Siak menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib dan bertanggung jawab. Menuntaskan tunda bayar lebih dahulu, menahan belanja modal yang belum mendesak, serta memperkuat kinerja aparatur merupakan cara menjaga kepercayaan publik. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Editor: Abuzar Samad
