Macet 8 Jam di Jalan Lintas Timur, Anggota DPRD Riau Resmi Ngadu ke Ombudsman Riau
Inforiau – 17 November 2026 | Kasus Macet 8 Jam di Jalan Lintas Timur Anggota DPRD Riau Resmi Ngadu ke Ombudsman Riau menjadi puncak dari keluhan yang berulang. Pada Senin (16/11/2026), anggota DPRD Riau yang juga politisi PKS mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, untuk melaporkan buruknya pengelolaan lalu lintas di ruas Kilometer 74 hingga Kilometer 84. Ruas itu sedang menjalani pekerjaan peningkatan jalan yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui kontraktor PT GMJ.
Dalam laporan tersebut, anggota dewan menyoroti kemacetan yang mencapai 7,5 hingga 8 jam. Ribuan kendaraan dilaporkan terjebak dalam antrean panjang, sehingga aktivitas masyarakat dan perjalanan antardaerah terganggu. Persoalan tidak berhenti pada keterlambatan perjalanan. Sejumlah ambulans yang membawa pasien ikut tertahan dan mengalami kendala saat melintasi jalur proyek.
Dampak Kemanusiaan dan Keluhan yang Berulang
Anggota DPRD Riau menegaskan bahwa dampak kemacetan telah menyentuh aspek kemanusiaan. “Ribuan kendaraan terjebak macet selama delapan jam. Banyak ambulans yang membawa orang sakit juga terkendala. Ini bukan sekadar persoalan keterlambatan perjalanan, tetapi sudah menyangkut persoalan kemanusiaan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan BPJN. Persoalan itu disebut telah menjadi perhatian DPRD dan kepolisian, yang sebelumnya juga meminta pihak BPJN serta kontraktor memberikan penjelasan. Namun, rentetan kejadian kemacetan yang kembali terjadi menunjukkan perlunya pemeriksaan lebih serius terhadap tata kelola pekerjaan peningkatan jalan.
Ombudsman Diminta Periksa Tata Kelola Proyek
Karena persoalan dinilai berulang, anggota DPRD Riau meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan. “Karena persoalan ini sudah berulang kali terjadi, saya meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan. Tata kelola pembangunan jalan ini harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pengaturan pekerjaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Politisi PKS ini berharap Ombudsman Riau menggunakan kewenangan pemeriksaan dan rekomendasinya untuk mengevaluasi pelayanan publik dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sorotan utama menyangkut tanggung jawab BPJN dan kontraktor pelaksana. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan keselamatan, kenyamanan, serta hak masyarakat sebagai pengguna jalan.
“Langkah ini saya lakukan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat. Kami ingin ada tindakan nyata agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” katanya.
Dorong Rapat Dengar Pendapat dan Solusi Konkret
Laporan ke Ombudsman tidak menjadi satu-satunya langkah. Anggota DPRD Riau juga berencana mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. RDP tersebut diharapkan menghadirkan BPJN, kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak lain untuk membahas solusi konkret.
Beberapa hal yang perlu dibahas dalam RDP antara lain:
- sistem pengaturan lalu lintas selama pekerjaan jalan berlangsung;
- manajemen pekerjaan agar antrean kendaraan tidak memanjang hingga berjam-jam;
- penanganan kondisi darurat bagi ambulans dan kendaraan yang membawa masyarakat dalam situasi mendesak;
- pembagian tanggung jawab antara BPJN, kontraktor, kepolisian, dan pemerintah daerah.
“Harapan kita, semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai setiap ada pekerjaan jalan, masyarakat harus menghadapi kemacetan berjam-jam. Apalagi kalau sampai menghambat ambulans dan orang yang membutuhkan pertolongan medis,” tutupnya.
Laporan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik dalam pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Lintas Timur. Pembangunan infrastruktur mesti tetap berjalan, tetapi masyarakat tidak boleh terus menanggung dampak kemacetan yang seharusnya bisa dikelola lebih baik. Pengawasan terhadap BPJN, kontraktor, dan instansi terkait perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
Bagi warga pengguna jalan, persoalan ini menegaskan perlunya pengaturan lalu lintas yang transparan, informasi jadwal pekerjaan yang jelas, serta jalur alternatif yang memadai. Jika Ombudsman menemukan kelalaian dalam tata kelola proyek, rekomendasi perbaikan harus dijalankan dengan tenggat yang terukur. Dengan begitu, pekerjaan peningkatan jalan tidak lagi identik dengan antrean panjang dan risiko bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis.
Editor: Apriyanto
