Kemacetan Pekanbaru Kian Parah, DPRD Desak Pemko dan Pemprov Riau Cari Solusi
Inforiau – 17 November 2026 | Kemacetan Kian Parah di Pekanbaru DPRD Desak Pemko dan Pemprov Riau Cari Solusi menjadi sorotan setelah sejumlah ruas jalan protokol dipadati kendaraan, terutama pada jam sibuk. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Faisal Islami, menilai persoalan kemacetan Pekanbaru tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau perlu berkolaborasi menyusun langkah konkret agar kepadatan lalu lintas tidak terus meluas. Keluhan warga yang menghabiskan hampir satu jam di jalan menjadi indikasi bahwa penataan transportasi dan pengendalian lalu lintas membutuhkan perhatian serius.
DPRD Soroti Dampak Proyek Infrastruktur
Faisal mengatakan, sejumlah pekerjaan infrastruktur, termasuk proyek pelebaran jalan, turut memengaruhi kelancaran arus kendaraan. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak pekerjaan tersebut agar tidak memperparah kemacetan. Ia menilai kondisi di lapangan membutuhkan solusi yang jitu dan konkret, bukan sekadar penanganan sementara. Menurut politisi Partai NasDem itu, sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi sehingga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, terutama dalam penataan dan pengendalian lalu lintas.
Ia juga meminta instansi terkait menyiagakan petugas di lokasi pekerjaan jalan maupun titik-titik yang rawan kemacetan. Kehadiran petugas diperlukan untuk mengatur pergerakan kendaraan, terutama ketika terjadi penyempitan badan jalan akibat aktivitas proyek. Menurutnya, pengaturan lalu lintas di lokasi pekerjaan masih perlu diperhatikan. Pengendara tidak seharusnya dibiarkan berebut ruang jalan tanpa pengaturan yang memadai.
- Penyempitan badan jalan akibat proyek pelebaran perlu mendapat pengaturan petugas.
- Simpang dengan lampu lalu lintas mati berpotensi menimbulkan antrean dan konflik kendaraan.
- Jam sibuk dan cuaca hujan memperparah kepadatan di ruas jalan protokol.
Lampu Lalu Lintas Mati Perparah Antrean
Selain pekerjaan infrastruktur, Faisal menyoroti gangguan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan. Lampu pengatur lalu lintas yang tidak berfungsi dapat memicu penumpukan kendaraan karena pengendara harus menentukan sendiri waktu melintas. Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi memicu kemacetan maupun kecelakaan. Sebagian pengendara yang tidak sabar, lanjutnya, bahkan menerobos persimpangan ketika lampu tidak berfungsi optimal.
Harapan Warga dan Langkah yang Dibutuhkan
Warga berharap pemerintah tidak hanya merespons keluhan saat kemacetan memuncak. Menurut mereka, diperlukan solusi berkelanjutan agar arus kendaraan di jalan protokol lebih tertata. Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain penempatan petugas di titik rawan, perbaikan lampu lalu lintas, serta koordinasi antara instansi terkait saat proyek jalan berlangsung. Selain itu, sosialisasi kepada pengendara mengenai rekayasa lalu lintas juga diperlukan agar masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan.
Pengamat tata kota menilai kemacetan di Pekanbaru tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperlebar jalan. Menurut mereka, penambahan kapasitas jalan perlu dibarengi dengan pengelolaan parkir, penataan angkutan umum, dan pengendalian jumlah kendaraan pribadi. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, pelebaran jalan berisiko hanya memindahkan titik kemacetan ke ruas lain. Karena itu, kolaborasi antara Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci.
DPRD Pekanbaru pun mendorong agar anggaran dan kebijakan transportasi diarahkan pada perbaikan yang berdampak langsung. Faisal menegaskan, pemerintah perlu hadir di tengah masyarakat ketika jalan mengalami penyempitan akibat proyek. Petugas lalu lintas, menurutnya, harus ditempatkan pada lokasi yang membutuhkan pengaturan, bukan dibiarkan kosong. Hal ini penting agar pengendara tidak saling berebut jalan dan risiko kecelakaan dapat ditekan.
Dengan demikian, persoalan kemacetan Pekanbaru memerlukan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, instansi lalu lintas, hingga masyarakat pengguna jalan. Jika langkah konkret segera diambil, kepadatan kendaraan di jalan protokol dapat berkurang dan aktivitas warga menjadi lebih efisien. Editor: Ahmad Syafwan.
