Peluang Adipura Pekanbaru 2026 Dinilai Bergantung pada Pemenuhan Indikator dan Kinerja Nyata
Inforiau – 17 November 2026 | Akademisi Unri Sebut Peluang Pekanbaru Raih Adipura Bergantung Pemenuhan Indikator Penilaian kembali menjadi perbincangan hangat di Kota Pekanbaru. Peluang Adipura Pekanbaru setelah lebih dari 14 tahun tidak menerima Piala Adipura dinilai tidak bisa dibangun hanya dari seremoni atau pembentukan lembaga baru. Pakar dari Universitas Riau menegaskan bahwa peluang itu sangat bergantung pada keseriusan pemerintah kota memenuhi seluruh indikator penilaian Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk membuktikan kinerja nyata di lapangan.
Ketua Green Society sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Robi Armilus, menilai sejumlah langkah Pemko Pekanbaru patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut belum cukup untuk memastikan kota ini memenuhi standar penilaian Adipura 2026. Menurut Robi, pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di 83 kelurahan adalah langkah penting, tetapi keberhasilannya tidak boleh diukur hanya dari jumlah lembaga yang terbentuk atau banyaknya sampah yang diangkut.
Ia menjelaskan, yang perlu dilihat adalah berapa banyak sampah yang berhasil dipilah, dimanfaatkan kembali, dan diolah sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Dengan begitu, keberadaan LPS semestinya memperkuat pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, bukan sekadar memindahkan persoalan dari permukiman warga ke TPA.
Kinerja nyata dan perubahan mekanisme penilaian
Robi menyoroti bahwa mekanisme penilaian Adipura kini telah berubah. Pemerintah daerah tidak lagi cukup mengandalkan kebersihan jalan, keindahan kota, atau penataan kawasan tertentu. Penilaian juga mencakup kemampuan pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari sumber sampah hingga tempat pemrosesan akhir. Karena itu, kesiapan administrasi harus dibarengi dengan kondisi pengelolaan sampah yang sesungguhnya di lapangan.
Beban TPA Muara Fajar II
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kondisi TPA Muara Fajar II. Robi merujuk data Pemko Pekanbaru yang dipublikasikan pada Mei 2026, yang menyebutkan sekitar 900 hingga 1.200 ton sampah masuk ke TPA tersebut setiap hari. Volume sebesar itu menunjukkan beratnya beban pengelolaan persampahan di Pekanbaru, terlebih TPA Muara Fajar II dilaporkan telah mengalami kelebihan kapasitas dan masih membutuhkan pembenahan sistem pengelolaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri apabila Pekanbaru ingin memenuhi standar penilaian Adipura. Pengelolaan TPA merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja persampahan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, keberadaan LPS seharusnya membantu mengurangi beban TPA melalui pemilahan dan pengolahan sampah sebelum diangkut ke lokasi pembuangan akhir.
- LPS perlu menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat.
- LPS didorong mengembangkan pengolahan sampah organik.
- LPS harus menghubungkan warga dengan bank sampah dan kegiatan daur ulang.
- LPS tidak boleh berhenti pada layanan pengangkutan sampah dari rumah warga.
Robi menegaskan, jika LPS hanya mengangkut sampah, maka persoalannya sekadar berpindah dari permukiman ke TPA Muara Fajar II. Sementara itu, beban TPA sudah cukup besar. Ia juga mengakui masih ada kendala pelayanan pada sejumlah LPS, terutama terkait penjemputan sampah dan ketersediaan armada pengangkutan. Karena itu, efektivitas pelayanan harus menjadi perhatian pemerintah kota.
Partisipasi warga dan tantangan kesadaran
Keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian Adipura. Robi melihat adanya perkembangan kesadaran masyarakat Pekanbaru terhadap persoalan sampah, meskipun belum merata dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ia merujuk data Pemko Pekanbaru yang dipublikasikan pada Juli 2026, yang menyebut sekitar 90 persen masyarakat telah bergabung dengan sistem pelayanan LPS.
Namun, menurutnya, angka tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan pengangkutan sampah tidak otomatis menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran untuk memilah, mengurangi, dan mengolah sampah secara mandiri. Robi menilai angka itu merupakan klaim partisipasi yang disampaikan pemerintah, bukan hasil survei independen tentang kesadaran lingkungan. Karena itu, edukasi harus diperkuat agar pemilahan sampah menjadi kebiasaan rumah tangga.
Indikator penilaian dan prasyarat Adipura
Berdasarkan mekanisme Adipura 2026 yang dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari 2026, terdapat tiga kelompok besar indikator penilaian. Aspek kebersihan dan pengelolaan sampah memiliki bobot 50 persen, sumber daya manusia dan fasilitas 30 persen, serta anggaran dan kebijakan 20 persen. Kementerian juga menetapkan sejumlah prasyarat penting, di antaranya tidak adanya tempat pembuangan sampah liar dan TPA minimal telah menerapkan sistem controlled landfill.
| Komponen Penilaian | Bobot |
|---|---|
| Kebersihan dan pengelolaan sampah | 50 persen |
| Sumber daya manusia dan fasilitas | 30 persen |
| Anggaran dan kebijakan | 20 persen |
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan tim penilai Adipura 2026 telah melakukan peninjauan di sejumlah wilayah. Penilaian mencakup seluruh 15 kecamatan, sementara penentuan titik lokasi kunjungan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Kementerian Lingkungan Hidup. Reza menyebut pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan. Selain permukiman, tim juga meninjau sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, hingga perairan terbuka seperti sungai dan parit.
DLHK juga telah melakukan sosialisasi kepada camat, lurah, dan LPS untuk memaksimalkan kebersihan lingkungan masing-masing. Namun, Reza mengakui belum seluruh LPS melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah secara optimal. Pengakuan itu menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Pekanbaru tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas, konsistensi pelayanan, dan perubahan perilaku warga.
Robi menilai sejumlah perkembangan di Pekanbaru, seperti pembentukan 83 LPS, peningkatan partisipasi pelayanan persampahan, serta rencana penataan TPA Muara Fajar II, dapat menjadi modal menghadapi penilaian. Namun, ia mengingatkan seluruh upaya itu harus dibuktikan melalui efektivitas pengelolaan sampah, pengurangan sampah dari sumbernya, pembenahan TPA, dan pengendalian TPS liar. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak seharusnya diukur hanya dari keberhasilan memperoleh penghargaan.
Yang jauh lebih penting adalah perubahan sistem pengelolaan sampah yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata. Keberhasilan terbesar bukan hanya ketika Piala Adipura kembali ke Pekanbaru, tetapi ketika persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Dengan begitu, peluang meraih Adipura tetap terbuka, asalkan janji perbaikan diubah menjadi kinerja yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Editor: Apriyanto
