APBD 2027 Meranti Rp1,068 Triliun Disepakati, DPRD Siapkan Pengawalan Anggaran
Inforiau – 18 November 2026 | Kabar penting datang dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam rapat paripurna DPRD, pemerintah daerah dan legislatif menyepakati arah kebijakan anggaran tahun 2027, dengan Rp1 068 Triliun Proyeksi APBD 2027 DPRD Meranti Siapkan Pengawalan Anggaran menjadi sorotan utama karena menjadi landasan awal pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi APBD murni 2027 tersebut disepakati melalui penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS di Balai Sidang DPRD, Senin (16/11/2026).
Kesepakatan itu menandai dimulainya tahapan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran bersama pemerintah daerah. Melalui dokumen KUA-PPAS, arah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mulai ditetapkan sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2027. Bagi DPRD, persetujuan ini bukan sekadar penyelesaian administrasi, tetapi juga tanggung jawab memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan prioritas pembangunan.
Angka Besar di Balik Proyeksi APBD 2027 Meranti
Dalam hasil pembahasan KUA-PPAS, total proyeksi APBD murni Kabupaten Kepulauan Meranti 2027 mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan Rp1.065.413.121.980, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar dan pendapatan transfer Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sama dengan total APBD, yakni Rp1.068.013.121.980. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar. Defisit direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.
| Komponen | Proyeksi 2027 |
|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp1.065.413.121.980 |
| Pendapatan Asli Daerah | Rp185.536.761.562 |
| Pendapatan transfer | Rp879.876.360.418 |
| Belanja daerah | Rp1.068.013.121.980 |
| Defisit anggaran | Rp2.600.000.000 |
| Pembiayaan netto | Rp2.600.000.000 |
Komposisi itu masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS. Angka-angka tersebut akan menjadi dasar penyusunan RAPBD sebelum dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Besarnya ketergantungan pada pendapatan transfer juga menjadi gambaran kondisi fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi PAD dan ketepatan menentukan prioritas belanja menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan.
Pengawalan Anggaran oleh DPRD
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan tindak lanjut pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan kebijakan umum anggaran dengan prioritas pembangunan, termasuk memperhitungkan kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja pemerintah kabupaten.
Rapat paripurna mengacu pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD. Selain itu, penandatanganan nota kesepakatan berpedoman pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur bahwa KUA dan PPAS yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
Melalui mekanisme itu, hasil pembahasan Banggar dan TAPD mendapatkan pengesahan dalam bentuk nota kesepakatan bersama yang selanjutnya menjadi acuan bagi tahapan penganggaran berikutnya. DPRD pun diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan KUA-PPAS, tetapi terus mengawal proses penyusunan RAPBD hingga pelaksanaan anggaran.
Tiga Prioritas Pembangunan
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa kebijakan anggaran 2027 harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret, terukur, dan memberi manfaat langsung. Penyusunan KUA-PPAS telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Arah kebijakan itu juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.
Setidaknya ada tiga sektor utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran. Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor pertanian dan komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Potensi ekonomi lokal dinilai perlu terus dikembangkan agar mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas peluang usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah diharapkan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau, berkualitas, dan merata hingga ke wilayah kecamatan serta desa.
Ketiga, pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Ketiga prioritas itu nantinya perlu diterjemahkan setiap OPD ke dalam kegiatan yang memiliki sasaran, indikator, dan hasil yang jelas.
Dari KUA-PPAS ke RAPBD 2027
Asmar menegaskan, penyusunan program pembangunan harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan APBD.
“Setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Asmar.
Setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, proses penganggaran belum selesai. Tahapan berikutnya adalah penyusunan RAPBD 2027 beserta nota keuangannya sebelum dibahas melalui mekanisme yang berlaku. Bupati meminta TAPD bersama seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti hasil pembahasan KUA-PPAS secara cepat, cermat, dan terukur. Setiap OPD diminta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati.
Pada tahapan selanjutnya, DPRD kembali memiliki peran strategis untuk mencermati rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk memastikan kesesuaian antara program, kebutuhan masyarakat, target pembangunan, dan alokasi anggaran. Dengan demikian, pengawasan DPRD berlanjut hingga pembahasan RAPBD dan pelaksanaan APBD nantinya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Ardiansyah dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, DPRD dan Pemkab Meranti diharapkan menjaga konsistensi perencanaan hingga penetapan anggaran. Tantangan utamanya adalah memastikan proyeksi Rp1,068 triliun itu benar-benar diterjemahkan menjadi program prioritas yang tepat sasaran, memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti.
Dengan proyeksi pendapatan yang masih bergantung pada transfer daerah, disiplin fiskal dan pengawalan anggaran menjadi kunci. DPRD memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan belanja daerah tidak boros, program tidak tumpang tindih, serta setiap kebijakan benar-benar menyentuh persoalan warga. Jika pengawalan berjalan konsisten, APBD 2027 Meranti tidak hanya menjadi dokumen angka, tetapi juga alat untuk mempercepat kesejahteraan di wilayah kepulauan.
Editor: Sukri Mustakim
